![]() |
| Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib |
Langkah cepat dan terpadu ini dinilai mendesak guna menangani bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kian marak, mencegah perluasan titik api, serta meminimalisir dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja, seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), tetapi sudah harus melibatkan semua pihak termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Terlebih, karakteristik medan lahan yang terbakar seringkali sulit dijangkau akibat keterbatasan armada, keterbatasan akses, serta rentang kendali wilayah kepulauan yang luas.
"Kami melihat eskalasi titik api dalam beberapa hari terakhir terus meningkat. Pemda harus bergerak cepat, segera buka ruang koordinasi dan komando bersama dengan Dandim dan Kapolres untuk membantu pemadaman di lapangan sekaligus melakukan edukasi ke masyarakat," ujar Safri saat diwawancarai di ruang Komisi III, Selasa (20/10/2026).
Selain fokus pada upaya pemadaman, DPRD juga menekankan pentingnya fungsi pencegahan dan penegakan hukum. Kehadiran personel TNI dan Polri hingga ke tingkat desa melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas dinilai sangat efektif untuk mengawasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, yang kerap menjadi pemicu utama Karhutla.
Menurut Safri, ada tiga poin utama yang harus segera dieksekusi oleh Pemda Halmahera Selatan,
1. Pembentukan Satgas Terpadu: Pemda, TNI, Polri, dan relawan harus berada dalam satu posko komando yang sama agar mobilisasi personel serta logistik pemadaman bisa berjalan cepat tanpa kendala birokrasi. Pemda juga harus memastikan operasionalisasi Satgas ini berjalan maksimal hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
2. Patroli Bersama di Area Rawan: Mengoptimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan ronda rutin serta sosialisasi intensif di kawasan hutan produksi, lahan gambut, maupun area perkebunan warga.
3. Tindakan Hukum Tegas: Mendukung penuh aparat kepolisian untuk menindak tegas oknum masyarakat maupun korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan demi keuntungan pribadi.
Safri mengingatkan agar seluruh pihak bergerak dinamis dalam memutus rantai penyebaran api sebelum dampaknya meluas ke sektor kesehatan masyarakat.
"Kita tidak boleh kalah cepat dengan pergerakan api. Jika koordinasi ini berjalan lambat, taruhannya adalah kesehatan warga akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta rusaknya ekosistem lingkungan kita. DPRD siap mengawal dari sisi penganggaran darurat jika memang diperlukan untuk mendukung operasi bersama ini," pungkasnya. (Ar/red)
