![]() |
| Kawasan Wisata Pulau Nusara, Kecamatan Bacan (istimewa) |
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh Masaat Radjab, istri dari almarhum Tarmiz Barmawi (menantu almarhum Said Barmawi). Menurut Masaat, status kepemilikan tanah tersebut sah atas nama mertuanya, namun hingga saat ini pihak keluarga belum menerima hak mereka sepeser pun.
"Iya, sampai sekarang lahan kami sekitar 1 hektare lebih belum dibayar pemda. Status lahan kepemilikan atas nama Said Barmawi almarhum mertua saya," ungkap Masaat kepada media, Senin (02/11/2026) kemarin.
Perjuangan keluarga untuk menuntut ganti rugi ini rupanya bukan barang baru. Masaat membeberkan bahwa pihak keluarga sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lintas generasi kepemimpinan. Upaya tersebut sudah dimulai sejak masa jabatan Bupati Muhammad Kasuba di periode kedua, berlanjut ke era Bahrain Kasuba, hingga masa kepemimpinan almarhum Usman Sidik.
"Kami sudah berupaya koordinasi dengan pemda mulai era pemerintahan Bupati Pak Muhammad Kasuba periode kedua, hingga Bupati Bahrain Kasuba dan Bupati almarhum Usman Sidik, tetapi hanya ada janji tinggal janji. Buktinya sudah puluhan tahun ini belum dibayar sepeser pun," keluhnya.
Titik terang sempat muncul saat keluarga menyampaikan keluhan ini langsung kepada Bupati Halmahera Selatan saat ini, Bassam Kasuba. Masaat menyebutkan bahwa Bupati Bassam memberikan lampu hijau dan berjanji akan mengupayakan penyelesaian pembayaran pada tahun mendatang.
"Kami sudah berkoordinasi dan sampaikan keluhan kepada Pak Bupati Pak Bassam Kasuba, insya Allah beliau berjanji lahan kami akan dibayarkan pada tahun 2027," tambahnya.
Masaat juga meluruskan anggapan keliru yang menyebut Pulau Nusara sebagai pulau kosong tak berpenghuni. Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut sejak lama merupakan lahan produktif dan perkebunan milik warga.
"Buktinya, lahan kami masih ada pohon kelapa dan tanaman lain sampai sekarang. Kalau zaman Pak Bupati Muhammad Kasuba sudah ada lahan warga yang dibayar, tapi kami punya sampai sekarang belum," tegasnya.
Mengingat fasilitas wisata sudah telanjur dibangun di atas tanah mereka, keluarga mendesak Bidang Aset dan Dinas Pariwisata Halmahera Selatan untuk segera turun tangan menelusuri status tanah tersebut secara transparan dan melakukan pembayaran yang sesuai.
Menanggapi klaim tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif (Disparbud-Ekraf) Halmahera Selatan, Ali Dano Hasan, mengaku baru mendengar persoalan ini. Kendati demikian, pihaknya berjanji tidak akan tinggal diam dan segera melakukan kroscek data.
"Saya belum mengetahui informasi terkait lahan warga yang belum dibayar pemerintah. Tapi kami akan cek dan pastikan di bidang aset," ujar Ali saat dikonfirmasi, Selasa (03/11/2026).
Ali menjelaskan bahwa Disparbud-Ekraf tidak memegang dokumen atau data primer terkait kepemilikan kepulauan tersebut, karena kewenangan pemeriksaan status aset sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Karena kami tidak mengantongi data kepemilikan lahan. Sehingga nanti kami cek, kalau ada sertifikat kepemilikan lahan warga yang diklaim belum dibayar pemda, pasti berkoordinasi untuk selesaikan," tutup Ali.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi ke BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan masih dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan lahan di pulau tersebut. (Ar/red)
