Pemkot Ternate Finalisasi Postur APBD 2027, Pembiayaan PPPK Jadi Perhatian

Sebarkan:
Rizal Marsaoly, Sekretaris Daerah Kota Ternate
TERNATE, PotretMalut - Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan finalisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.

Finalisasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2026, termasuk besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sekertaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, dalam penyusunan postur APBD 2027, pemerintah daerah juga melakukan rasionalisasi anggaran untuk memperkuat kebijakan prioritas pemerintah kota, terutama dalam mendukung visi dan misi Wali Kota Ternate.

Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), koordinasi dengan BPKD terus dilakukan untuk mempercepat proses input program dan kegiatan yang telah difinalisasi sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD)," ucap Rizal, Selasa (03/11/2026).

Ia menyebutkan, dari proses tersebut nantinya akan tergambar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), termasuk komposisi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

"Pemerintah menargetkan proses input tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari sehingga gambaran postur APBD 2027 sudah terlihat pada Jumat. Selanjutnya, hasil finalisasi akan dilaporkan kepada Wali Kota sebelum disampaikan kepada DPRD pada Senin pekan depan," ujarnya.

Selain penyusunan postur anggaran, lanjut Rizal, salah satu perhatian pemerintah daerah adalah kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait dukungan anggaran melalui TKD.

Pemerintah Kota Ternate masih melakukan konfirmasi kepada kementerian  mengenai apakah alokasi TKD yang diterima sudah mencakup pembiayaan seluruh tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk kemungkinan pembiayaan yang hanya diperuntukkan bagi PPPK penuh waktu pada sektor tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

"Rancangan anggaran untuk mempersiapkan pembiayaan itu sudah kami siapkan. Untuk sementara, masih dimasukkan dalam APBD murni sambil menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan sementara terhadap besaran TKD yang diterima, terdapat rasio yang dinilai belum sepenuhnya mencukupi apabila dialokasikan untuk pembiayaan seluruh tenaga PPPK.

Karena itu, pemerintah kota masih membutuhkan informasi lanjutan dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan skema pembiayaan tersebut.

Pemerintah juga tengah melakukan penghitungan jumlah riil tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang masuk dalam skema pembiayaan tersebut.

Meski demikian, Pemkot Ternate telah menyiapkan skenario alternatif atau plan B agar pembiayaan PPPK tetap dapat diakomodasi melalui APBD apabila belum sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

"Kami sudah menyiapkan plan B bahwa pembiayaan itu harus tetap masuk. APBD siap untuk itu," tegasnya. (Ham/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini