 |
| Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin |
Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mendorong adanya pendataan dan penertiban terhadap kendaraan berpelat luar daerah, yang mengisi Solar dan Pertalite subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kebijakan ini diambil demi melindungi kebutuhan transportasi lokal, dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Helmi menegaskan bahwa kendaraan milik warga Halmahera Selatan harus menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan pasokan.
"Kita harus prioritaskan kendaraan berpelat di sini, jangan berpelat luar. Supaya kebutuhan warga terhadap BBM meningkat, itu bisa teratasi," ujar Helmi di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu (29/07/2026).
Menurut pengamatan Helmi, antrean di berbagai SPBU masih sering didominasi oleh kendaraan dari luar daerah. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran kendaraan lokal tidak kebagian jatah BBM, meski sudah mengantre lama. Guna mencegah keluhan masyarakat, ia meminta instansi terkait segera melakukan penertiban.
"Kita mengamati antrean di SPBU itu ada kendaraan dari luar yang dilayani. Ini perlu didata dan ditertibkan supaya tidak menimbulkan komplain dari pengguna kendaraan di sini," tambahnya.
Dorongan penertiban ini mencuat setelah terjadi penurunan kuota BBM bersubsidi secara drastis, di sejumlah SPBU dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada akhir Juli 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, penurunan pasokan terjadi di beberapa titik krusial. SPBN Sayoang kuota solar turun dari 50 ton menjadi 35 ton per bulan. Jatah pertalite anjlok drastis dari 20 ton menjadi hanya 5 ton per bulan.
SPBU Babang, jatah solar berkurang dari 100 ton menjadi 70 ton per bulan. Semantara di SPBN Panamboang, pasokan solar dipotong sebanyak 20 ton.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak tinggal diam. Helmi menyatakan pihaknya akan segera berkonsultasi dengan bupati untuk mengusulkan kembali penambahan pasokan BBM ke pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai mendesak karena aktivitas transportasi darat dan laut di wilayah kepulauan tersebut terus meningkat.
"Kami akan berkonsultasi dengan Pak Bupati untuk mengusulkan kembali," kata politisi Partai Nasdem tersebut.
Helmi juga memperingatkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi ini tidak hanya memukul pemilik kendaraan bermotor, tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang sangat bergantung pada Solar.
"Sebagai wilayah kepulauan, penurunan pasokan BBM berpotensi mengganggu aktivitas melaut, menghambat distribusi hasil perikanan, hingga memicu perlambatan ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.
Pemkab Halmahera Selatan berkomunikasi intensif dengan BPH Migas agar kebijakan pemangkasan kuota ini dapat ditinjau kembali dan tidak semakin membebani masyarakat. (Ar/red)