 |
| Samurai Maluku Utara saat menggelar aksi |
HALSEL, PotretMalut - Rencana penerapan parkir berbayar di RSUD Labuha oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menuai penolakan keras dari organisasi Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara.
Kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit tersebut dinilai salah arah karena memprioritaskan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Wahyudi M. Nur, pada Kamis (1/10/26).
Dalam orasinya, Wahyudi menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya menjadi ruang pelayanan keselamatan publik, bukan tempat mencari keuntungan dari masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.
Massa aksi menilai parkir berbayar ini hanya akan menambah beban finansial pasien serta keluarga pasien yang sering kali harus berjaga dalam waktu lama.
Samurai Maluku Utara menuntut agar pemerintah daerah fokus membenahi berbagai masalah krusial di RSUD Labuha, terutama terkait fasilitas, kualitas pelayanan, kebersihan, hingga pengelolaan limbah medis berbahaya.
Dalam aksi tersebut, Samurai Maluku Utara melayangkan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah:
- Hentikan realisasi kebijakan parkir berbayar di RSUD Labuha.
- Evaluasi kinerja Direktur RSUD Labuha.
- Tambah armada pengangkut sampah di lingkungan rumah sakit.
- Tingkatkan fasilitas serta kualitas pelayanan medis RSUD.
- Perbanyak tempat sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di area rumah sakit.
Wahyudi menegaskan, apabila pemerintah tetap memaksakan parkir berbayar, publik berhak mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pemungutan, besaran tarif, pengelolaan serta penggunaan pendapatan dari kebijakan tersebut.
"Rumah sakit harus menjadi tempat pelayanan dan keselamatan masyarakat, bukan ruang untuk memburu pemasukan dari pasien dan keluarga pasien, " pungkasnya. (Tim)
