 |
| Kepala Disnakertrans Halmahera Selatan, Dr. Daud Djubedi (Foto:Ar) |
Berdasarkan penelusuran pada datalpse.com atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Ketenagakerjaan, gedung yang rencananya akan dibangun di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, dengan 14 lingkup pekerjaan ini, sumber pendanaannya dari APBN tahun 2026-2027 (APBN Pinjaman Luar Negeri).
Namun, hasil penelurusan itu dibantah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Selatan, Dr. Daud Djubedi, ketika dikonfimasi Potretmalut.com diruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).
Daud mengatakan, pembangunan gedung UPTP BLK Halmahera Selatan, dianggarkan dengan skema dana loan (pinjaman atau utang) dari Bank Dunia. Pinjaman itu diajukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk pemanfaatan terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Daud mengungkapkan, sebelumnya pernah diusulkan oleh mantan Bupati, mediang Usman Sidik, melalui APBN 2024, akan tetapi dibatalkan karena efisiensi.
"Ini dana loan, tidak ada APBN sedikitpun, tidak ada. Dulu pernah di lobi, waktu zaman almarhum Pak Bupati Usman Sidik itu APBN. Tapi karena muncul efisiensi makanya yang namanya APBN untuk pembangunan semua BLK terpaksa dibatalkan," katanya.
Memasuki kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, kembali mengusulkan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi pihak Bank Dunia.
"Pak Bupati berusaha terobos ke Kemenaker, dan Pak Menteri mencoba komunikasi dengan pihak Bank Dunia akhirnya disetujui skema dana Bank Dunia," tambah Daud.
Daud menegaskan usulan pembangunan UPTP BLK dibeberapa wilayah Indonesia di kontrol penuh oleh Bank Dunia, karena ada mekanisme ketat yang harus ditaati Kementerian Ketenagakerjaan, seperti proses tender hingga pelaksanaan kerja dilapangan. (Ar/red)