![]() |
| Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru |
Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, menyatakan masih harus mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas ruang fiskal daerah secara menyeluruh.
Tuntutan tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan yang digelar pada Senin (16/11/2026) malam. Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, secara terbuka meminta pemerintah daerah mengalokasikan 60 persen dari total DBH Minerba sebesar Rp515,660 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Obi.
Jika tuntutan tersebut diakomodasi, maka anggaran yang harus dikucurkan pemerintah daerah ke wilayah Pulau Obi mencapai sekitar Rp309,396 miliar.
Rustam menilai permintaan tersebut sangat beralasan, mengingat Pulau Obi merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan Kabupaten Halmahera Selatan dari sektor industri pertambangan. Menurutnya, masyarakat Obi tidak boleh hanya menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam tanpa mendapatkan imbal balik pembangunan yang proporsional.
"Atas nama sekitar 41 ribu masyarakat Pulau Obi, kami meminta 60 persen dari total DBH Minerba atau sekitar Rp309 miliar dialokasikan kembali ke Obi dalam bentuk pembangunan infrastruktur," tegas Rustam dalam rapat paripurna tersebut.
Ia mengingatkan bahwa DBH Minerba bukanlah dana hibah atau hadiah dari pemerintah pusat, melainkan mekanisme bagi hasil sekaligus kompensasi atas pemanfaatan kekayaan alam dan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.
Dalam pemaparannya, Rustam merinci bahwa total DBH yang dirancang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 mencapai lebih dari Rp560,328 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp515,660 miliar bersumber dari DBH Minerba hasil aktivitas pertambangan di Pulau Obi.
Sementara itu, sisa DBH sebesar Rp44,721 miliar berasal dari sektor lain, meliputi perikanan, kehutanan, panas bumi, minyak dan gas bumi, pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil tembakau (CHT), hingga perkebunan kelapa sawit.
Menanggapi desakan Fraksi Golkar tersebut, Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, belum bersedia memberikan persetujuan. Bassam menekankan bahwa DBH yang masuk ke kas daerah merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Halmahera Selatan, tidak terbatas pada Pulau Obi saja.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa aspirasi yang disuarakan legislatif tetap akan ditampung dan dikaji oleh tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita akan mengkajinya. Namun, kita juga harus mempertimbangkan ruang fiskal daerah dalam menentukan alokasi anggaran," ujar Bassam saat dimintai keterangan usai rapat paripurna.
Pada kesempatan yang sama, Bassam juga menepis anggapan bahwa Pulau Obi dianaktirikan dalam kebijakan penganggaran daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap memberikan porsi pembangunan yang layak bagi wilayah tersebut, termasuk pascapenerapan sistem zonasi pembangunan pada tahun 2025 dan 2026.
"Alokasi pembangunan untuk Obi tetap kita berikan. Tidak ada indikasi bahwa Obi dianaktirikan. Kita menyadari betul bahwa Obi memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Halmahera Selatan," pungkasnya. (Ar)
