![]() |
| Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun |
Desakan ini mencuat menyusul adanya dugaan keterkaitan keluarga mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo serta pengusaha nikel Arif Kurniawan dalam kepemilikan hingga aktivitas bisnis tambang perusahaan tersebut di Maluku Utara.
Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menilai persoalan ini bukan sekadar urusan bisnis biasa, melainkan menyangkut integritas lembaga negara dan tata kelola korporasi yang sehat.
"Kami mendesak Kejagung dan Kapolri agar tidak hanya fokus pada pemeriksaan tambang di Sulawesi Tenggara. Maluku Utara juga harus menjadi perhatian serius, khususnya PT Position. Aparat wajib menelusuri dugaan keterlibatan anak mantan Kapolri, mulai dari kepemilikan saham, aliran dana, hingga kemungkinan relasi kepentingan dengan Listyo Sigit Prabowo," tegas Riswan dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026)
Menurut Riswan, isu sensitif ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi administratif di atas kertas. Aparat penegak hukum didorong membongkar struktur korporasi hingga ke akar untuk menemukan ultimate beneficial ownership (pemilik manfaat sebenarnya).
Struktur pemegang saham formal kerap kali tidak mencerminkan siapa aktor utama yang memegang kendali dan menikmati keuntungan ekonomi di balik layar.
Untuk memastikan transparansi, PP Formapas Malut mendesak aparat penegak hukum memeriksa enam aspek krusial terhadap PT Position:
1. Penelusuran struktur pemegang saham dan perubahan kepemilikan perusahaan.
2. Identifikasi pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial ownership).
3. Pemeriksaan hubungan bisnis dan afiliasi antara pengurus, pemegang saham, serta pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali perusahaan.
4. Penelusuran sumber modal, transaksi keuangan dan aliran keuntungan perusahaan.
5. Pemeriksaan legalitas perizinan serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
6. Penelusuran kemungkinan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, atau intervensi kekuasaan dalam aktivitas perusahaan.
"Jangan sampai struktur korporasi hanya dijadikan tameng untuk menyamarkan pengendali sebenarnya. Aparat harus membuka secara terang siapa penyedia modal dan siapa penikmat keuntungan PT Position," tambah Riswan.
Menurutnya, Sektor pertambangan merupakan hajat hidup orang banyak yang berdampak langsung pada penerimaan negara, lingkungan, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Formapas Malut mengingatkan institusi kepolisian untuk menjaga marwah dan independensinya agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa bagi korporasi yang terafiliasi dengan keluarga mantan pejabat tinggi.
Riswan menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk penghakiman sepihak di ruang publik, melainkan upaya mengawal penegakan hukum yang objektif dan transparan demi mencegah praktik oligarki sumber daya alam di Maluku Utara. (Tim/red)
