 |
| Istimewa |
"Refleksi Filsafat Politik atas Kontroversi Gibran, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Erosi Etika Demokrasi."
Demokrasi tidak hanya diukur melalui pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, melainkan juga melalui konsistensi hukum yang menjaga kesetaraan setiap warga negara. Ketika aturan tampak berubah mengikuti kepentingan politik tertentu, publik mulai mempertanyakan apakah hukum masih menjadi pengendali kekuasaan atau justru telah berubah menjadi instrumen yang melayaninya.
Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu fenomena paling kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Dalam waktu relatif singkat, ia bertransformasi dari pengusaha menjadi Wali Kota Surakarta, lalu naik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kecepatan karier politik tersebut memunculkan beragam pertanyaan mengenai meritokrasi, legitimasi, dan etika kekuasaan dalam negara demokrasi.
Pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta pada 2020 memang berlangsung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun, statusnya sebagai putra Presiden Joko Widodo memunculkan kritik mengenai praktik politik dinasti. Perdebatan tidak berpusat pada hak politik seseorang, melainkan pada apakah kompetisi benar-benar berlangsung dalam ruang yang setara bagi seluruh warga negara.
Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan lahir bukan hanya dari prosedur legal, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap proses yang melahirkannya. Kekuasaan yang memperoleh dasar hukum tetap dapat dipersoalkan apabila publik memandang proses tersebut kehilangan dimensi etika. Di sinilah hukum dan moral politik mulai berjarak satu sama lain.
Kontroversi terbesar muncul menjelang Pemilihan Presiden 2024 ketika Mahkamah Konstitusi mengubah tafsir syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membuka jalan bagi kepala daerah yang pernah dipilih melalui pemilu untuk mencalonkan diri meskipun belum berusia empat puluh tahun.
Kontroversi tersebut semakin menguat karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran sebagai paman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat akibat konflik kepentingan dan memberhentikannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Fakta ini menjadi bagian penting dalam sejarah kelembagaan Indonesia.
Persoalan tersebut tidak sekadar berbicara mengenai usia seorang calon wakil presiden. Yang dipersoalkan publik ialah bagaimana lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi justru dipersepsikan terlibat dalam proses yang menguntungkan pihak tertentu. Ketika benteng konstitusi kehilangan jarak dari kekuasaan, kepercayaan masyarakat ikut mengalami kemerosotan.
Montesquieu mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lain agar tidak melahirkan penyalahgunaan wewenang. Prinsip pemisahan kekuasaan dibangun untuk memastikan tidak ada satu kepentingan yang mampu memengaruhi keseluruhan sistem negara. Ketika batas tersebut kabur, demokrasi memasuki ruang yang rawan terhadap dominasi politik.
Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak selalu dipertahankan melalui paksaan, melainkan melalui hegemoni. Hegemoni bekerja ketika masyarakat menerima suatu keadaan sebagai sesuatu yang wajar meskipun sesungguhnya mengandung ketimpangan. Dalam konteks ini, perubahan aturan dapat dipersepsikan sebagai normal apabila berhasil dibungkus dengan narasi legalitas.
Michel Foucault melihat bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan bagian dari jaringan relasi kuasa. Hukum dapat menjadi arena pertarungan kepentingan ketika institusi kehilangan independensinya. Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya apakah sebuah keputusan sah secara hukum, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut.
Noam Chomsky berulang kali menekankan bahwa kekuasaan cenderung membangun narasi untuk mempertahankan legitimasi politiknya. Dalam masyarakat modern, pertarungan tidak hanya berlangsung melalui kebijakan, tetapi juga melalui penguasaan opini publik. Narasi yang dominan sering kali lebih menentukan daripada fakta yang diperdebatkan secara kritis.
Jürgen Habermas mengajarkan bahwa legitimasi demokrasi bertumpu pada komunikasi yang rasional dan ruang publik yang bebas dari dominasi. Ketika keputusan strategis negara lebih banyak dipengaruhi relasi kekuasaan dibanding dialog yang setara, kualitas demokrasi perlahan mengalami kemunduran meskipun prosedur formal tetap berjalan.
Berbagai polemik yang muncul setelah pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden memperlihatkan bahwa kontroversi tidak berhenti pada proses pencalonannya. Beragam kritik mengenai kapasitas politik, komunikasi publik, serta legitimasi moral terus berkembang dan menjadi bagian dari diskursus nasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia.
Perkembangan hukum berikutnya semakin memperpanjang perdebatan ketika muncul sengketa mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan. Berbagai putusan pengadilan dan respons lembaga negara menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi semata-mata bersifat administratif, melainkan telah berkembang menjadi isu yang menyentuh legitimasi politik.
Terlepas dari berbagai dinamika tersebut, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kritik terhadap proses politik tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap individu tanpa dasar yang sah.
Refleksi yang lebih penting justru tertuju pada kualitas institusi negara. Demokrasi akan tetap kuat apabila lembaga-lembaga publik mampu menjaga independensi, profesionalisme, dan integritasnya dari berbagai kepentingan politik. Sebaliknya, ketika institusi dipersepsikan kehilangan kemandirian, kepercayaan masyarakat akan ikut terkikis sedikit demi sedikit.
Bangsa yang besar tidak diukur dari seberapa sering pergantian kekuasaan terjadi, melainkan dari kemampuan hukumnya berdiri tegak di atas seluruh kepentingan politik. Konstitusi tidak boleh menjadi dokumen yang lentur mengikuti arah angin kekuasaan, tetapi harus menjadi pagar yang membatasi setiap bentuk penyimpangan.
Sejarah selalu memberikan penilaian yang lebih panjang dibanding masa jabatan politik. Kekuasaan dapat berganti melalui pemilu berikutnya, tetapi jejak keputusan yang melemahkan kepercayaan terhadap hukum akan terus dikenang sebagai pelajaran penting bagi generasi yang akan datang. Demokrasi membutuhkan memori kolektif agar kesalahan serupa tidak terulang.
Refleksi atas perjalanan politik Gibran bukan semata-mata ditujukan kepada satu tokoh atau satu keluarga politik. Peristiwa ini menjadi cermin bagi seluruh penyelenggara negara bahwa hukum, etika, dan demokrasi merupakan tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan apabila Indonesia ingin membangun masa depan yang lebih adil.
Sejarah mungkin masih membuka ruang bagi berbagai penafsiran, tetapi satu hal tetap sulit disangkal: jika hukum harus menunggu restu kekuasaan untuk berbicara, maka yang sedang memimpin bukan konstitusi, melainkan privilese yang mengenakan jubah demokrasi. ***
