Oleh: Bung Rizal Kamarullah
(Inisiator Forest Wacth Malut)
Sebuah pembacaan kritis atas dinamika politik Indonesia yang memperlihatkan bagaimana pertarungan elite membentuk arah hukum, demokrasi, dan legitimasi kekuasaan.
Negara modern dibangun di atas janji menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama. Namun, ketika konflik kepentingan menjadi fondasi pengambilan keputusan politik, negara perlahan kehilangan orientasi etiknya dan berubah menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
Dalam perspektif dialektika materialisme, sejarah bergerak melalui kontradiksi yang terus melahirkan perubahan. Pertentangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan membentuk wajah negara pada setiap zaman. Indonesia tidak berada di luar hukum sejarah tersebut, melainkan menjadi bagian darinya.
Karl Marx melihat negara sebagai produk relasi produksi yang berkembang dalam masyarakat. Kekuasaan politik tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi struktur ekonomi yang menopangnya. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa hukum kerap bergerak mengikuti konfigurasi kekuatan yang dominan.
Antonio Gramsci melengkapi pembacaan itu dengan konsep hegemoni. Menurutnya, dominasi tidak hanya dijalankan melalui aparatur negara, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibangun lewat pendidikan, media, budaya, dan produksi pengetahuan yang mengarahkan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan tertentu.
Michel Foucault menawarkan perspektif bahwa kekuasaan tidak memiliki satu pusat tunggal. Ia mengalir melalui institusi, bahasa, norma, dan praktik sosial yang membentuk cara manusia memahami realitas. Karena itu, hukum tidak pernah terlepas dari relasi kuasa yang melingkupinya.
Perkembangan politik Indonesia belakangan menunjukkan bagaimana ruang hukum semakin sering bersinggungan dengan kepentingan politik. Perdebatan mengenai berbagai putusan, kebijakan, maupun langkah institusional memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu dipersepsikan sebagai ruang netral oleh masyarakat luas.
Ketika kepentingan elite bertemu dengan kewenangan negara, lahirlah potensi konflik yang mampu mengubah orientasi penyelenggaraan pemerintahan. Kepentingan publik dapat bergeser ke posisi sekunder apabila mekanisme pengawasan kehilangan efektivitas dan akuntabilitas mengalami pelemahan secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, istilah lex mortis dapat dipahami sebagai metafora mengenai kematian nilai keadilan dalam praktik hukum. Bukan berarti hukum berhenti berlaku, melainkan fungsi moralnya melemah karena terlalu erat dipengaruhi kepentingan politik dan perebutan legitimasi kekuasaan.
Fenomena lex mortis menjadi peringatan bahwa hukum dapat kehilangan makna substantif ketika prosedur lebih dipentingkan daripada keadilan. Legalitas memang tetap berjalan, tetapi legitimasi moralnya dipertanyakan apabila masyarakat merasakan ketimpangan dalam penerapan maupun penegakan aturan.
Relasi kuasa selalu bekerja melalui mekanisme yang halus. Ia membentuk persepsi, mengatur wacana, sekaligus menentukan siapa yang memperoleh ruang untuk berbicara. Dalam kondisi demikian, pertarungan politik tidak hanya berlangsung di lembaga negara, tetapi juga di ruang publik dan media.
Gramsci menyebut kondisi tersebut sebagai perjuangan memperebutkan hegemoni. Kelompok yang berhasil mengendalikan narasi publik akan lebih mudah memperoleh legitimasi politik, bahkan ketika kebijakan yang dihasilkan menuai kritik. Kekuasaan bertahan bukan hanya melalui paksaan, melainkan juga melalui penerimaan sosial.
Marxisme mengingatkan bahwa konflik kepentingan bukanlah penyimpangan dari sistem, melainkan bagian inheren dari dinamika masyarakat yang terbagi dalam berbagai kepentingan ekonomi dan politik. Persoalannya terletak pada sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan agar tidak menjadi alat kelompok tertentu.
Indonesia membutuhkan institusi yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga independen secara moral. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan atau retorika politik, melainkan melalui konsistensi penegakan hukum yang bebas dari intervensi kepentingan kekuasaan maupun tekanan ekonomi.
Demokrasi akan kehilangan substansinya apabila ruang kritik dipersempit dan hukum dipandang sekadar instrumen legitimasi politik. Negara yang sehat seharusnya mampu memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari prinsip konstitusional, transparansi, serta penghormatan terhadap kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keberanian seluruh elemen bangsa menjaga independensi hukum dari cengkeraman konflik kepentingan. Ketika relasi kuasa dikendalikan oleh prinsip akuntabilitas dan keadilan, negara memiliki peluang lebih besar untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi demokrasi. ***
