 |
| Kepala Bagian Kerjasama Kota Ternate Chairul Saleh Arif |
TERNATE, PotretMalut - Pemerintah Kota Ternate terus memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate. Masih mandek di DPRD Kota Ternate.
Padahal, dokumen feseability studi (studi kelayakan) pembangunan RSUD Ternate tipe C ke tipe B bestandar nasional itu sudah diserahkan ke Pemkot Ternate 8 Agustus 2022 lalu.
Pembangunan RSUD Ternate merupakan kerjasama Pemkot Ternate dan PT WIKA dengan nilai investasi Rp 1,69 triliun.
Kerjasama itu berlangsung selama 10 tahun, di mana dua tahun untuk pembangunan, dan 8 tahun operasional RSUD. Nilai pengembalian investasi yang akan disetor ke PT WIKA sebesar Rp 165 miliar per tahun yang berasal dari pendapatan operasional RSUD dan APBD.
Rencana pembangunan RSUD itu awal tahun 2023. Namun, hingga kini belum ada kepastian.
Kepala Bagian Kerjasama Kota Ternate Chairul Saleh Arif mengatakan, rencana pembangunan RSUD Ternate, prosesnya masih berjalan.
"Sejauh ini tidak ada masalah antara PT. WIKA dan Pemerintah,"kata Chairul, Selasa (24/1).
Tapi, masih mandek di DPRD Kota Ternate saat Pemkot mengajukan permintaan persetujuan. Di mana, sebagian anggota DPRD menunda persetujuan, sementara yang lain masih menolak.
"Proses pengajuan permintaan persetujuan, kita terus lakukan. Hanya saja belum ada persetujuan DPRD Kota Ternate,"ujarnya.
Pemkot, lanjut Chairul, menyiapkan sejumlah dokumen untuk meminta pertimbangan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba.
Dokumen itu terdiri dari KUA PPAS tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Ternate tiga tahun sebelumnya terkait APBD Kota Ternate tahun 2019.
"Besok kita siapkan dokumen lainnya untuk meminta pertimbangan Gubernur Maluku Utara,"ujarnya.(hm/red).
