 |
| M. Reza A. Syadik, Koordinator Pusat JAS-MERAH |
Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH), menemukan adanya dugaan praktik kolusi, intervensi kekuasaan, serta ketertutupan dalam proses seleksi.
"Ini merupakan bentuk konkret dari kemunduran tata kelola pemerintahan yang seharusnya reformis dan partisipatif," ungkap Koordinator Pusat JAS-MERAH, M. Reza A. Syadik, Sabtu (26/07/2025).
Ada informasi, sejumlah nama calon fasilitator telah lebih dulu dikantongi oleh aktor-aktor tertentu, bahkan sebelum tahapan seleksi diumumkan secara terbuka. Situasi ini menandakan kemungkinan adanya setting sistematis dan manipulasi struktur oleh oknum dalam lingkaran kekuasaan.
"Dugaan paling serius mengarah kepada keterlibatan langsung Koordinator Provinsi (Korprov) dan adanya pengaruh kuat dari Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, yang ditengarai menjadi pusat kendali proses ini," beber Reza.
Lelaki yang juga menjabat Ketua Umum PB FORMMALUT Jabodetabek ini menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi birokrasi pasca Orde Baru, tetapi juga mencederai amanat konstitusi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Bila dugaan tersebut terbukti benar, sebut Reza, kredibilitas Kemendes PDTT sebagai institusi negara akan runtuh, dan lebih jauh lagi, dapat merusak reputasi politik Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menerima mandat rakyat.
"Kita memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan sistem rekrutmen harus berbasis meritokrasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan relasi personal atau kepentingan politik," tuturnya.
Meski fasilitator bukan termasuk ASN, prinsip meritokrasi tetap berlaku, sebagaimana ditekankan dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional.
Program TEKAD merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi kampung secara partisipatif.
JAS-MERAH memberi sikap tegas, akan mengoreksi segala bentuk kebijakan yang mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme, serta menggalang konsolidasi nasional untuk melakukan aksi dalam waktu dekat, di Kemendes. (Tim/red)
