 |
| Riswan Sanun, Ketua Umum FORMAPAS Maluku Utara Jabotabek-Banten |
Seruan ini menyusul memanasnya wacana DOB Sofifi. Riak perdebatan yang tidak hanya di ruang-ruang pemerintahan, tetapi telah memecah opini masyarakat di media sosial hingga ke jalan-jalan.
Terjadi demonstrasi antara pro dan kontra, hingga situasi yang semakin menegang. "Tahan diri, jangan terbakar provokasi elit politik" itulah bunyi seruan FORMAPAS Malut Jabodetabek-Banten.
Seruan ini datang langsung dari Ketua Umum FORMAPAS Malut, Riswan Sanun, menyikapi situasi memanas di Sofifi pada Rabu (23/07/2025), dimana aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok yang pro dan kontra pembentukan DOB terjadi di sejumlah titik di Sofifi, yang sempat berlangsung ricuh hingga akhirnya dibubarkan aparat kepolisian.
Wacana menjadikan Sofifi sebagai DOB sesungguhnya bukan hal baru. Sofifi yang menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara itu secara administratif masih berada di bawah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Kecamatan Oba Utara, Pulau Halmahera.
Namun bagi sebagian masyarakat, wacana ini bukan hanya soal pemekaran wilayah. Didalamnya ada tarik-menarik antara kepentingan birokrasi dan pengakuan terhadap sejarah serta identitas kultural Kesultanan Tidore. Tak heran, jika gelombang penolakan juga datang dari Kesultanan serta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
"Kalau benar ada niat baik dari pemerintah provinsi, dan elit politik soal pembentukan DOB, harusnya mereka tidak membiarkan narasi-narasi propagandis berseliweran di media sosial," ujar Riswan.
Ia menegaskan, masyarakat jangan mudah terpancing oleh framing politik yang menyesatkan. Para elit harusnya sadar bahwa setiap pernyataan yang mereka sampaikan ke publik memiliki dampak luas.
"Ada pesan yang secara sengaja dibentuk, dan publik yang jadi korban. Kita harus dewasa menyikapi ini," tuturnya.
Riswan mengajak seluruh pihak, baik Pemkot Tidore, Kesultanan Tidore, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga tokoh masyarakat Oba, untuk menanggalkan ego sektoral.
"Duduk bersama, bahas masa depan Sofifi tanpa menghapus sejarah siapa kita," pintanya.
FORMAPAS menawarkan agar secepatnya ada pembentukan Tim Perumus Bersama, Tim ini diusulkan berisi unsur pemerintah pusat, Pemprov Maluku Utara, DPRD, Kesultanan Tidore, tokoh masyarakat Oba, serta akademisi. Tujuannya merancang format kelembagaan baru bagi Sofifi tanpa menghapus jejak sejarahnya sebagai bagian dari tanah adat Tidore.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos kini menghadapi tantangan besar. Ia dituntut menghadirkan skema yang secara konstitusional mampu menjembatani kebutuhan administratif dan pelestarian identitas lokal. (Tim/red)
