Sagaf Hi. Taha Ingatkan Pemkab Halsel: Hasil Reses Bukan Sekadar Pelengkap

Sebarkan:
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Partai Golkar, Sagaf Hi. Taha (Foto:Ar)
HALSEL, PotretMalut - Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Sagaf Hi. Taha, meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk tidak memandang hasil reses legislatif sebagai bagian yang terpisah atau sekedar program tambahan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sagaf secara langsung di hadapan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan III DPRD Halmahera Selatan dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses tahun 2026, pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Sagaf, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun reses DPRD merupakan sumber informasi resmi yang sama-sama lahir dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada dikotomi maupun pandangan sektoral yang membedakan derajat antara hasil Musrenbang dan hasil reses.

"RPJMD, Musrenbang, dan hasil reses pada akhirnya ketemunya di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Jangan kemudian hanya Musrenbang yang dipakai sebagai sumber lahirnya program, sementara hasil reses diabaikan," ujar Sagaf.

Ia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu menerjemahkan usulan tersebut secara jernih dan terintegrasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Legislatif memiliki mandat dan kewajiban konstitusional untuk turun menyerap aspirasi warga, sehingga pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan merupakan usulan yang dibuat-buat.

Sagaf menyoroti bahwa selama ini pokok-pokok pikiran hasil reses cenderung diperlakukan sebagai pelengkap, di mana hanya satu atau dua program saja yang diakomodir. Ia meminta agar ke depannya pengakomodasian program berjalan secara berimbang.

"Paling tidak disesuaikan dengan program prioritas pemerintah. Jika memang tidak sesuai prioritas, silakan diabaikan, tetapi jika sejalan dengan program prioritas, ya harus dimasukkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sagaf mengingatkan bahwa pengabaian terhadap hasil reses berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Anggota DPRD telah mengundang masyarakat dan menyerap keluhan mereka secara langsung di lapangan.

"Ketika aspirasi ini pada akhirnya tidak masuk dalam program, bagaimana kata masyarakat? Kadang kami di DPRD dianggap sebagai pembohong dan dinilai tidak responsif," tutupnya. (Ar) 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini