 |
| BNPB melalui Deputi Sistem dan Strategi Direktorat Pengembangan Strategi dan Penanggulangan Bencana, menggelar FGD di Sahid Bella Hotel, Ternate |
TERNATE, PotretMalut - Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) melalui Deputi Sistem dan Strategi Direktorat Pengembangan Strategi dan Penanggulangan Bencana, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sahid Bella Hotel, Ternate, Rabu (18/1/23).
FGD yang merupakan program Indonesia Disaster Resilience Intiatives Project (IDRIP) itu, mengangkat tema "Kajian Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana di Lokasi Resiko Bencana."
Rizky Tri Saptian, Analis Kebijakan Direktorat Pengembangan Strategi dan Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan, Malut termasuk Provinsi dengan potensi kegempaan cukup tinggi.
"Kita fokus kontes bencana gempa dan tsunami. Dari kajian resiko dan historis, potensi kegempaan di Malut ini cukup tinggi, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas penanggulan bencana di daerah, juga meningkatkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon ketika terjadi darurat bencana,"ungkap Rizky.
Rizky menambahkan, Morotai memiliki potensi gempa yang cukup tinggi sehingga perlu diintervensi. "Iya, (Morotai) punya potensi gempa yang cukup tinggi sehingga perlu diintervensi,"katanya.
Dia berharap FGD ini menghasilkan isu strategis yang bisa dirumuskan menjadi rekomendasi kepada daerah dan bisa diadopsi oleh pemerintah daerah sehingga isu-isu pengurangan bencana bisa terarus-utama dalam pembangunan daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara Taufiq Abbas mengatakan urusan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota harus melaksanakan standar pelayanan sub urusan kebencanaan.
"Provinsi kita dalam pembimbingan dan pengawasan, suka tidak suka pemerintah daerah kabupaten/kota harus melaksanakan standar pelayanan sub urusan kebencanaan. Salah satu contohnya kajian resiko bencana, wajib hukumnya disusun pemerintah daerah kabupaten/kota", tegas Taufiq.
FGD menghasilkan empat isu strategis. Antara lain, keterpaparan penduduk yang tinggi (85% penduduk berada di kawasan pesisir) di wilayah serta deforestasi dan degradasi ekosistem wilayah pesisir meningkatkan resiko terhadap bencana tsunami. Kurangnya invests pengurangan resiko bencana blik struktural maupun nonstruktural dalam perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya koordinasi dan jejaring dalam penanggulangan bencana, dan belum optimalnya pemanfaatan dana desa atau sumber dana alternatif lainnya untuk penanggulangan bencana.(mg/red)
