 |
| Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate |
TERNATE, PotretMalut - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate melakukan rapat Koordinasi terkait stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023, Kamis (16/2/23).
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, rapat ini menjadi agenda penting untuk memperkuat sinergitas Kota Ternate dalam program kebijakan pengendalian inflasi.
"Dampak kondisi secara global saat ini masih sulit dikendalikan, sehingga yang diupayakan adalah menjaga harga domestik sekaligus menjaga rantai pasokan agar berjalan normal, terutama komoditas pangan," ucapnya.
Tauhid bilang, TPID Kota Ternate terus bersinergi dan bergotong royong melakukan usaha menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi.
"Mencermati kondisi yang ada, TPID Kota Ternate harus fokus pada program yang dapat menstabilkan harga dan memastikan ketersedian pangan," pungkasnya.
Sementara, Sekda Kota Ternate, Jusuf Sunya mengungkapkan, pertemuan ini sebagai bahan evaluasi atas perkembangan inflasi di Kota Ternate, dan berupaya mengendalikan harga maupun ketersediaan bahan pokok.
Menurutnya, Kota Ternate salah satu daerah pengendalian inflasi cukup baik, inflasi kurang dari 5 persen yang menjadi top 10 dalam inflasi secara nasional.
"Capaian ini tentu tidak terlepas dari kerjasama TPID dalam rangka sinergi untuk stabilisasi harga, pengawasan ketersediaan kebutuhan pangan, hingga pasar murah, dengan keberhasilan ini tentu menjadi semangat untuk bisa menurunkan angka inflasi tahun 2023," ujarnya.
Sekda menyebutkan, di tahun 2023 Kota Ternate mengalami inflasi 3,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,34. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adala beras, tarif angkutan udara, bensin, dan bawang merah.
Lanjut Sekda, jelang Ramadhan, inflasi Kota Ternate selalu menunjukkan kenaikan, yang umumnya terjadi peningkatan permintaan dan berpotensi memicu gejolak harga dan kebutuhan pokok di Pasar.
"Ada 4 strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah demi menjaga terjadinya inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," tandasnya. (hm/red)
