 |
| Anggota DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad |
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Maluku Utara itu, terkait penjelasan kepala daerah atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, dan perubahan KUA PPAS 2025.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, dr. Haryadi Ahmad meminta agar ada peningkatan target pendapatan.
"Jika target pendapatannya besar dan bisa dicapai, maka itu suatu prestasi. Jika targetnya kecil, kesannya kita hanya pencitraan bahwa kita surplus, padahal karena target kita kecil," terang Haryadi.
Wakil Ketua Fraksi Bintang Demokrat ini juga menyentil terkait utang pihak ketiga, dan permasalahan lingkungan, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.
Haryadi menyebutkan, provinsi masih memiliki utang dengan nilai yang cukup fantastis terhadap pihak ketiga. Apalagi utang ini telah berlarut-larut tapi belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
"Penting untuk utang pihak ketiga ini diselesaikan, apalagi temponya cukap panjang, ada yang sejak tahun 2021. Saya minta, di dokumen ini tercantum juga utang pihak ketiga agar diselesaikan di tahun ini, karena ini utang pemerintah," tegasnya.
Haryadi juga mempertanyakan Tim Independen yang sebelumnya disuarakan, terkait kasus pencemaran lingkungan yang ada di Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurutnya, tim ini penting agar hasil penelitian terkait permasalahan lingkungan dapat dipertanggug jawabkan secara ilmiah.
"Belum lama ini, ada statemen dari Kadis DLH yang menyatakan kondisi lingkungan di Teluk Weda normal saja. Semestinya hasil penelitian dibantah dengan hasil penelitian, makanya kami mendesak tim ini dibentuk agar ada pembuktian secara ilmiah terkait kondisi lingkungan yang ada di sana," terang Haryadi.
Ia berharap agar Tim Independen ini dibentuk dan melakukan kerja, agar ada kepastian terkait kondisi lingkungan. Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan kondisi mental kita di Kabupaten Halmahera Tengah. (Tim/red)
