 |
| Warga Desa Yomen saat mendatangi Kantor Desa |
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah desa, yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran selama tiga tahun terakhir.
Koordinator lapangan, Kun Marsy, menyatakan bahwa selama ini pemerintah desa tidak pernah membuka laporan realisasi anggaran secara lengkap kepada masyarakat.
"Kami minta pemerintah desa jujur dan terbuka. Sudah tiga tahun laporan tidak pernah ditunjukkan. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi," tegas Kun.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIT. Tokoh pemuda, tokoh agama, hingga ibu rumah tangga berkumpul membawa spanduk berisi tuntutan transparansi anggaran. Mereka mendesak pemerintah desa segera membuka laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini dinilai tidak jelas.
Selain transparansi, warga juga menuntut dilakukannya audit menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Dugaan penyimpangan anggaran mencuat setelah permohonan warga untuk mengakses dokumen keuangan desa beberapa kali ditolak.
"Kami sudah mengajukan permohonan resmi, tetapi selalu dipersulit. Ini mencurigakan. Kalau tidak ada masalah, kenapa laporan tidak dibuka," ujar Kun.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa mencoba masuk ke dalam kantor desa, untuk meminta klarifikasi langsung dari kepala desa.
Selain mendesak audit dan keterbukaan laporan anggaran, warga juga meminta evaluasi kinerja Kepala Desa dan perangkatnya. Mereka menuntut agar semua program yang menggunakan DD diumumkan secara terbuka agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat. (Calu/red)
