 |
| Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba |
Narasi tersebut menunjukkan, seolah-olah pembangunan jembatan di wilayah seperti Loloda Utara adalah inisiatif parsial, terbatas, dan penuh alasan. Tanpa ada kejelasan apakah kebutuhan jembatan itu benar-benar telah didaftarkan, diverifikasi, dan diperjuangkan dalam program pusat.
"Persoalan utama bukan pada ketiadaan program pusat, melainkan ketidakmampuan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur untuk mengupdate dan mengawal program pusat secara maksimal. Program nasional sudah tersedia, tetapi daerah tidak sigap memasukkan data, tidak agresif berkoordinasi, dan tidak transparan kepada publik, maka yang dirugikan adalah masyarakat," Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, Jumat (12/12/2025).
Nazla menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan komitmen besar negara, melalui alokasi pembangunan 300.000 jembatan pada tahun 2026, untuk mendukung akses pendidikan anak-anak sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Program ini bukan sekadar agenda infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara, agar tidak ada lagi anak-anak dan guru yang mempertaruhkan keselamatan hanya untuk pergi ke sekolah.
Komitmen tersebut secara tegas disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Hari Guru Nasional. Bahwa negara tidak boleh membiarkan guru dan murid berjuang sendiri dalam keterbatasan. Pendidikan menurut Presiden, bukan hanya urusan kurikulum dan ruang kelas, tetapi juga memastikan jalan, jembatan, dan akses dasar tersedia dengan aman dan layak.
"Saya akan mendatangi langsung kepala daerah untuk memastika, wilayah Galela dan Loloda, khususnya Loloda Utara, memperoleh perhatian yang adil dan proporsional. Ini bukan soal siapa yang paling cepat mengklaim solusi, tetapi soal tanggung jawab struktural dalam memastikan hak dasar warga terpenuhi," terangnya.
Menurutnya, peristiwa meninggalnya seorang guru SD di Loloda Utara akibat tidak adanya jembatan dan rusaknya akses jalan adalah tragedi yang tidak boleh terulang.
"Ini bukan sekadar musibah, tetapi alarm keras kegagalan sistemik. Ketika negara pusat sudah membuka ruang solusi, tetapi daerah lalai menyambutnya, maka keterlambatan itu dibayar dengan nyawa," tuturnya.
Kepala daerah, sebutnya, adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, bukan penonton. Mereka dituntut untuk aktif, responsif, dan jujur dalam menyampaikan data kebutuhan daerah. Karena di balik setiap angka dan laporan, ada pengabdian guru, perjuangan anak-anak sekolah, dan masa depan bangsa.
"Saya ingin menegaskan: jembatan bukan sekadar beton dan besi. Ia adalah jalan menuju masa depan, penghubung antara kebijakan dan realitas, antara janji negara dan keselamatan warganya," terangnya.
"Jika hari ini masyarakat hanya disuguhi alasan, maka tugas kami adalah memastikan solusi yang sesungguhnya benar-benar hadir bukan besok, bukan setelah korban berikutnya, tetapi sekarang," pungkasnya. (rl/red)
