GPM Kota Ternate Desak KPK Telusuri Penyaluran Hibah dan Bansos Tak Tepat Sasaran

 

Ketua DPC GPM Kota Ternate, Juslan Latif

TERNATE, PotretMalut - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri penyaluran anggaran tidak tepat sasaran.

Pasalnya, selain penyaluran hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), terdapat juga penyaluran Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran dilingkup Pemprov Malut.

Melalui laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara Nomor . 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023. Ditemukan penyaluran tidak tepat sasaran lingkup Pemprov Malut sebesar Rp. 15.778.308.432.00.

Ketua GPM Kota Ternate, Juslan J. Hi Latif, mengungkapkan, hasil audit BPK ini harus dijadikan KPK sebagai pintu masuk untuk menelusuri persoalan ini lebih jauh.

"Kami secara institusi mendesak KPK untuk menyelidiki korupsi penyaluran anggaran bansos dan hibah yang tidak tepat sasaran ini," ungkap Juslan, Selasa, (02/01/2024).

Juslan menambahkan, dugaan korupsi panyaluran anggaran bansos dan hibah tersebut sudah dikhawatirkan publik setelah dilantiknya Kepala Biro Kesra Rahma hasan.

"Pelantikan Karo Kesra yang diduga sarat nepotisme karena tidak melalui proses assesment, membuat publik menduga ada hal yang tidak beres," ujarnya.

Melalui pemeriksaan atas register SP2D SKPD, SK penetapan penerima hibah dan perubahannya, dan dokumen pertanggungjawaban belanja hibah, BPK menemukan ketidakwajaran pembayaran sebesar Rp. 9.620.051.078.00 yang diperuntukkan pembayaran hibah barang sebanyak 92 penerima yang tidak tercantum dalam SK Gubernur.

Juga hasil pemeriksaan pada buku besar Bantuan Sosial diketahui terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 6.158.257.954,00 antara lain digunakan untuk dukungan event pariwisata, pembelian buku dan perabot perpustakaan, belanja hewan kurban, dan beasiswa dosen. (Mail/red)