 |
| Foto bersama usai silaturahmi |
Sinergitas ini disepakati saat silaturahmi yang dipusatkan di Royal Resto Ternate, Kamis, (06/06/2024).
Pada kesempatan ini, Kepala Disparekraf Malut, Tahmid Wahab didampingi Kabid Destinasi, dan Kabid Ekraf. Sementara Ketua KNPI Malut, Imanullah Muhammad, didampingi Ketua Harian, OKK, Pariwisata, Sekretaris KNPI, dan beberapa pengurus lain. Hadir juga Ketua KNPI Kota Ternate, Rahmad S. Gafur.
Kabid Destinasi Disparekraf Malut, Kris Syamsudin mengatakan, untuk membangun sektor pariwisata, dibutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, juga pengembangan sumber daya manusia.
Ia mengaku, telah melakukan langkah-langkah prinsip untuk mendorong kemajuan pariwisata Malut.
"Dengan anggaran yang minim, kami memperkuat upaya pendampingan pengembangan destinasi di kabupaten/kota, serta memberikan sejumlah pelatihan tatakelola destinasi, sesuai arah pengembangan pariwisata hijau atau green tourism," ungkap Kris.
Sementara, Kabid Ekraf, Muhammad Faris menyebutkan, sejauh ini telah banyak langkah yang dilakukan untuk mendukung komunitas Ekraf dalam meningkatkan usaha.
"Di bidang ekonomi kreatif, disparekraf berkeinginan membuat expo khusus pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota," ujarnya.
Kepala Disparekraf Malut berharap, kedepan lebih ditingkatkan kualitas SDM pariwisata pada semua sektor pengembangan, dan memperbaiki kualitas aksesibilitas ke destinasi, peningkatan atraksi pariwisata yang baik, memaksimalkan amenitas pelayanan, dan lintas koordinasi kabupaten/kota diperkuat.
"Sinergitas Dispar kabupaten/kota dan Dispar Malut mutlak dilakukan, karena pengembangan destinasi harus dilakukan terintegrasi pada semua level, untuk memaksimalkan pembangunan pariwisata secara utuh di Malut," jelas Tahmid.
Ketua Harian KNPI Malut, Surahman Hadar mengatakan, akses di Malut belum mendukung jangkauan ke destinasi wisata di Malut. Selain itu, terang Surahman, daya tarik terhadap wisatawan juga harus diciptakan.
"Aksesibili sangat penting, selain itu roadmap pariwisata harus dirumuskan, dan daya tarik terhadap wisatawan harus diciptakan," jelasnya.
Wakabid Pariwisata KNPI Malut, Akbar Joisangadji berharap, rencana pengembangan pariwisata harus terarah, kebutuhan akan pariwisata juga harus tergambar dengan baik.
"Dengan keterbatasan anggaran, Disparekraf harus merumuskan kebutuhan pariwisata di kabupaten/kota, sehingga penyaluran anggaran lebih terarah," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI, Imanullah Muhammad menegaskan akan mendorong penganggaran untuk Disparekraf Malut, melalui pressure atau desakan ke DPRD dan Pemerintah Daerah.
"Karena kebutuhan anggaran yang besar untuk mendorong kemajuan pariwisata dan Ekraf, secara kelembagaan kami akan meminta Banggar dan TPAD untuk mendukung Disparekraf," pungkasnya. (Tim/red)
.jpg)
.jpg)