 |
| Anggota DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad |
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara ke-23 dan ke-24, Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024-2025, Selasa (10/06/2025).
"Beban kerja guru juga besar, sehingga harus diapresiasi dengan tunjangan kinerja. Melalui Dinas Pendidikan, kita butuh menganggarkan agar bisa mengakomodir kesejahteraan guru," ungkap Haryadi.
Menurutnya, Maluku Utara berada dalam kondisi yang tidak adil, ketika ASN yang lain mendapat tunjangan kinerja, sementara guru tidak.
Selain kesejahteraan guru, Wakil Ketua Fraksi Bintang Demorat DPRD Maluku Utara ini juga meminta agar beasiswa provinsi bisa dirasakan oleh mahasiswa Diploma 3.
"Selain untuk S1, S2, dan S3, mahasiswa yang D3 juga harus perhatikan, dibuka ruang beasiswa agar mereka juga bisa menikmati," harapnya.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Husni Bopeng ini, Haryadi juga menyayangkan banyaknya kepala OPD yang absen.
"Hari ini kita sidang penyampaian hasil reses, tapi banyak pimpinan OPD yang tidak hadir, padahal hasil reses itu pasti difokuskan pada OPD-OPD yang dimaksud," pungkasnya. (red)
