 |
| Benyamin Idris, Anggota Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Maluku Utara |
Apresiasi tersebut datang dari anggota Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Maluku Utara, Benyamin Idris.
Bagi Benyamin, sejumlah nama yang muncul dalam bursa pencalonan Ketua Umum BPD HIPMI pada Musyawarah Daerah VI, memiliki latar belakang pengusaha.
"Mereka (Para bakal calon) memiliki latar belakang pengusaha, dari latar belakang usaha serta bisnisnya yang beragam. Ini patut diapresiasi," ungkap Benyamin, Kamis (14/08/2025).
Ada sejumlah nama yang terpantau telah melakukan konsolidasi dan telah terpublis di sejumlah media. Mereka adalah Imran Guraci, Sofyan Abidin, Rio Pawane, Firdaus Amir dan Ronal Sumampouw.
Sebagai pembina, Benyamin berharap BPD HIPMI Maluku Utara bisa lebih baik kedepan, bisa lebih baik dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya.
"Kami mengingatkan, HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha muda yang independen, non pemerintah dan tidak berafiliasi dengan partai politik," tegasnya.
Benyamin menjelaskan, HIPMI bergerak di bidang perekonomian, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri, serta perundang-undangan dunia usaha lainnya sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat 1 Agggaran Dasar HIPMI.
Pasal 6 tersebut merupakan komitmen moral. "Ketua BPP HIPMI, Mardani Haji Maming harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanah Bambu. Ada juga Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Bukhari yang memilih mundur Anggota DPRD Sumatera Utara karena afiliasi dengan partai politik. Ini adalah bentuk komitmen moral," terangnya.
Para Calon Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara penting memiliki komitmen moral, sehingga HIPMI tetap terjaga independensinya dan tidak terafialiasi dalam kepentingan politik.
"Langkah ikhtiar ini disampaikan, karena kami cermati para Calon Ketua Umum BPD HIPMI ini selain memiliki latar belakang pengusaha, ada juga di pemerintahan dan terafiliasi dengan kepentingan politik," pungkasnya. (Tim/red)
