 |
| Ketua Bidang PTKP Badko HMI Maluku Utara, Supriadi R. Hambali |
Proyek Trans Kie Raha, dinilai beresiko menjebak Maluku Utara dalam 'Bias daratan' atau land based bias, yang mengabaikan jati diri daerah sebagai Provinsi Kepulauan.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), Supriadi R. Hambali, menyebutkan pembangunan jalan sejauh puluhan kilometer ini, harus dikaji ulang menggunakan kacamata Ekonomi Kelautan, bukan sekadar meniru model pembangunan kontinental yang tidak relevan dengan struktur geografis Maluku Utara.
Ia menilai, proyek Trans Kie Raha seolah-olah menjadi pengakuan tidak langsung atas kegagalan pemerintah dalam mengelola transportasi laut.
"Maluku Utara adalah 70% laut. Memaksakan logistik melalui darat dengan biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan yang fantastis di medan berat Halmahera adalah kemunduran berpikir. Harusnya, konektivitas laut (tol laut lokal) yang diperkuat, bukan membelah hutan demi memanjakan truk industri," tegas Supriadi, Rabu (07/01/2025).
Supriadi menyebutkan, Badko HMI Maluku Utara meminta pemerintah untuk melakukan revisi rencana induk, dengan memasukkan poin-poin strategis.
Poin strategis ini diantaranya hilirisasi perikanan, bukan hanya tambang. "Jalan Trans Kie Raha harus terkoneksi langsung dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Tanpa integrasi ini, jalan tersebut hanya akan menguntungkan sektor ekstraktif (tambang) dan mematikan potensi ekonomi nelayan di pesisir Halmahera," sebutnya.
"Kedua adalah paradigma ekonomi kepulauan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan provinsi di laut, pembangunan harusnya berbasis pada keterhubungan antar pulau. Kami mengingatkan bahwa biaya pemeliharaan jalan di daerah vulkanik dan tropis sangat mahal, investasi pada armada kapal logistik jauh lebih efisien secara ekonomi jangka panjang bagi Maluku Utara," tambah Supriadi.
Ia mengatakan, jika kajian ekonomi kelautan terus diabaikan, maka diproyeksikan dapat terjadi disparitas ekonomi yang kian melebar.
Pertama, ada ketimpangan pesisir-pedalaman. Desa-desa pesisir yang tidak dilewati jalur Trans Kie Raha akan semakin terisolasi dan tertinggal secara ekonomi, karena anggaran daerah tersedot habis untuk proyek aspal di daratan.
Kedua, ancaman ekosistem pesisir. Aliran sedimen akibat pembukaan lahan jalan di pegunungan berisiko merusak terumbu karang di pesisir Halmahera, yang merupakan modal utama ekonomi kelautan masa depan.
"Kami menuntut Gubernur, segera mempresentasikan kajian tekno-ekonomi yang membandingkan efisiensi Trans Kie Raha dengan optimalisasi armada laut. Jangan sampai membangun jalan mewah, tapi nelayan tidak bisa membeli BBM karena anggaran daerah habis untuk menambal longsor di jalur trans tersebut," pungkasnya. (red/mbg)
