 |
| Ketua KNPI Kota Ternate, Rahmad Gafur |
Menurut Rahmad, kedudukan Polri langsung di bawah presiden lebih menjamin profesionalisme dan akuntabilitas, serta keamanan negara dapat dijaga secara mandiri.
"Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian atau kementerian sendiri, berpotensi melemahkan institusi, meningkatkan intervensi politik, serta birokrasi yang lambat," tegas Rahmad, Minggu (01/02/2026).
KNPI Kota Ternate menilai, Kepolisian memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tertutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas).
Rahmad menyebutkan, presiden sebagai pemilik otoritas tertinggi, memiliki posisi yang paling tepat untuk memberikan arahan langsung kepada Polri.
"Sebagai institusi profesional dan memiliki peran strategis, sudah sangat tepat jika komando Polri langsung di bawah presiden. Jika di bawah kementerian, selain potensi birokrasi yang berbelit, ada kepentingan politik yang justru melemahkan penegakan hukum," tutur Rahmad.
Ia menambahkan, kedudukan Polri di bawah presiden juga merupakan amanat Reformasi 1998 yang tidak boleh diganggu, karena menjadi fondasi utama profesionalisme dan independensi Polri dalam menjaga keamanan negara.
Rahmad juga menyebutkan, reformasi Polri tidak seharusnya tidak diarahkan pada perubahan status dan posisi, melainkan pada cara kerja internal Polri agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.
"Jika reformasi Kepolisian di arahakan pada status dan posisi, maka ini reformasi yang salah sasaran. Yang di butuhkan masyarakat adalah bagaimana interaksi aparat dengan masyarakat dalam pelayanan, pengayoman, dan perlindungan," pungkasnya. (Tim/red)
