Kawal Hak BBM Subsidi, HMNI Halsel Bersinergi dengan SPBUN Sayoang

Sebarkan:
Foto bersama usai rapat (Foto:Ar)
HALSEL, PotretMalut - Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar rapat evaluasi krusial bersama puluhan perwakilan nelayan.

Pertemuan dengan nelayan dari tiga desa, yakni Desa Sayoang, Babang, dan Desa Wayaua ini, berlangsung di gedung pertemuan SPBUN Sayoang, Rabu (16/09/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan mengawal hak-hak nelayan lokal terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh pihak Koperasi Nelayan Maju Sasama selaku pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Sayoang, serta UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah V Bacan.

Ketua HMNI Halmahera Selatan, Nindon Matoro, menegaskan bahwa HMNI memiliki tanggung jawab besar dan siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib para pekerja laut.

"Kami HMNI punya peran penting untuk memperjuangkan aspirasi para nelayan di setiap wilayah yang ada di Halmahera Selatan. Kami siap mendampingi terkait dengan keluhan, sekaligus mendorong terpenuhinya kebutuhan para nelayan," ujar Nindon.

Pada kesempatan itu, Nindon juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kelompok Nelayan Maju Sasama atas dedikasi mereka dalam menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran kepada nelayan yang membutuhkan.

Ketua Kelompok Nelayan Maju Sasama sekaligus Penasehat HMNI Halmahera Selatan, Hamdan Alkatiri, menyambut baik ruang rapat ini.

Ia menjelaskan bahwa SPBUN Sayoang berkomitmen melayani seluruh nelayan secara adil, selama memenuhi syarat dan regulasi resmi dari pemerintah.

"Jadi semua nelayan kami bisa layani, yang penting ada punya persyaratan. Pemerintah menempatkan SPBUN dibarengi dengan regulasi, sehingga kami tidak bisa melayani sembarangan," jelas Hamdan.

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi nelayan adalah memiliki surat rekomendasi resmi dari pihak Dinas Perikanan. Langkah administratif ini penting karena pengelolaan SPBUN diawasi ketat secara berkala.

"Tiap hari dan bulan kami membuat laporan ke Pertamina. Bahkan setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan langsung ke kami," tambah Hamdan.

Ia juga menyampaikan harapannya agar kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan dapat dihabiskan sepenuhnya untuk menopang kebutuhan nelayan di tiga desa (Sayoang, Babang, dan Wayaua), tanpa harus dialihkan ke wilayah lain seperti Pelabuhan Panamboang di Bacan Selatan.

Rapat evaluasi ini ditutup dengan komitmen bersama antara HMNI, pengelola SPBUN, dan instansi perikanan untuk terus mengawal pemenuhan kebutuhan BBM, agar produktivitas nelayan di Halmahera Selatan tetap terjaga demi kesejahteraan keluarga mereka. (Ar/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini