 |
| Hardiman Upara, warga Sulabesi |
Bagi masyarakat setempat, keberadaan SPBU bukan sekadar tempat pengisian bahan bakar biasa. Perannya sangat strategis dalam menopang roda kehidupan sehari-hari, mulai dari nelayan yang hendak melaut, petani yang mendistribusikan hasil panen, hingga para pengemudi transportasi lokal yang mengandalkan ketersediaan BBM agar dapur tetap mengepul.
Warga mengkhawatirkan dampak domino jika penutupan ini benar-benar terjadi. Selain memicu lonjakan biaya transportasi, penutupan SPBU dipastikan akan menghambat jalur distribusi barang dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat luas.
Hardiman Upara, salah seorang warga Desa Baleha, menegaskan bahwa kebijakan apa pun yang diambil oleh pihak berwenang terkait SPBU ini harus meletakkan kepentingan umum sebagai prioritas utama.
"Jika ada persoalan administratif maupun teknis, selesaikanlah melalui dialog dan jalur yang benar. Jangan sampai masyarakat yang menanggung beban akibat kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi di lapangan," ujar Hardiman, Selasa (27/10/3026).
Lebih lanjut, Hardiman mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula beserta instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret.
"Pemerintah harus turun tangan menjamin kelancaran pasokan BBM agar tetap mudah diakses oleh masyarakat di Sulabesi Timur dan Sulabesi Selatan," tegasnya.
Ia memastikan bahwa aksi penolakan warga adalah murni bergerak atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup dasar dan keberlangsungan ekonomi daerah. Masyarakat sangat berharap pihak pengelola dan pemerintah dapat menemukan jalan keluar terbaik agar SPBU tetap beroperasi melayani publik, dengan tetap mematuhi koridor hukum dan peraturan yang berlaku tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat kecil. (Fan/red)
