 |
| Ali Sangaji |
MOROTAI – Setelah sekian lama
menghilang di hadapan publik, kini Ali Sangaji secara tiba-tiba muncul di
permukaan. Kemunculan mantan calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai itu diketahui
sebagai tim pemenang pasangan calon Muhammad Kasuba dan Abdul Madjid Husen
(MK-Maju) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini.
Ali Sangaji yang juga sebagai Juru
Kampanye (Jurkam) itu tidak tanggung-tanggung melontarkan sejumlah kritikan
pedas terhadap pesaing politiknya yang saat ini menjabat sebagai Bupati dan
Wakil Bupati terpilih, Benny Laos-Asrun Padoma.
“Jika pemimpin lahir dari pengusaha maka
APBD kita akan di rampok, jadi lihatlah pemimpin itu bukan berlatar belakang
pengusaha atau pun kontraktor, kalau tidak hak kita akan di rampok,” ujar Ali
dalam orasi politiknya, Senin (12/3/2018) malam kemarin.
Dikatakannya, jika pemimpin itu berlatar
belakang pengusaha atau kontraktor, sudah barang tentu perusahaannya tidak
bakal dikaitkan dengan jabatannya, akan tetapi perusahaannya itu akan di
kendalikan saudaranya.
“ Contohnya saya menjadi Gubernur,
tetapi latar belakang saya pengusaha tidak mungkin perusahan saya tetap atas nama
saya, pasti akan saya berikan perusahan itu ke saudara lainnya. Misalnya,
Nurlaila Sangaji, Mut Sangaji dan saudara saya yang lain, sebab jika saya
pegang sendiri perusahan saya, maka aturan membatasinya,” sindirnya.
Tidak hanya itu, Ali juga menyindir kebijakan
Bupati terkait pemangkasan ribuan tenaga honorer. Menurutnya, dengan adanya
pemangkasan para honorer itu sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi
masyarakat kecil.
“ Andaikan kemarin saya jadi Bupati,
maka honorer tidak akan saya pecat, tetapi justru akan di tambah, jangan
terlalu memprioritas pembangunan fisik, karena hal ini hanya membuat perputaran
uang di pasar mati, dan ini tentunya mempengaruhi pendapatan pedagang kecil
kita yang ada di Morotai. Buktinya, ketika honor dipecat mereka keluar dari
Morotai, apa yang terjadi mati kan ekonomi kita, tomat, rica, tampurung sampai
gonufu pun sudah tidak laku,” katanya.
“ Jadi APBD itu jangan di kuras ke
pembangunan fisik, APBD itu harus banyak belanja pegawai, agar puturan uang
kita bisa stabil. Saya sebagai warga Morotai wajar kalau saya harus kritisi
APBD Morotai, karena di dalamnya ada hak saya,” terangnya.
