 |
| Gubernur Provinsi Maluku Utara : KH. Abdul Gani Kasuba Lc. |
Dalam Sambutannya Gubernur Malut mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan tahun ke-4 dari periode pembangunan RPJMD 2020-2024.
"Saat ini kita sedang melaksanakan tahun rencana yang ketiga, sehingga untuk merencanakan tahun ke-4 di tahun 2023, kita perlu melihat apa yang sudah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat arah kebijakan ke depan,"ucapnya.
Menurut Gubernur, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Malut mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen. Pertumbuhan ini lebih dari yang ditargetkan RKPD tahun 2021 sebesar 9,01 persen, sehingga capaiannya melebihi 128 persen dari target.
"Hal ini memberikan tantangan tersendiri, bagaimana kita mampu mengelola momentum pertumbuhan yang tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas, ke depan,"ujarnya.
Orang nomor satu di Malut ini juga mengungkapkan, walaupun secara makro telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi bila dicermati lebih mendalam, sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka banyak hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan.
"Oleh karena itu, menyikapi permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka memperhatikan RPJP Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023,"ungkapnya.
Diakhir sambutannya, Gubernur berpesan, melalui forum Musrenbang ini kita dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang akan melengkapi dan menyempurnakan rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya akan ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 nanti.
Sementara itu, dalam laporan Kepala Bappeda Malut, Salmin Janidi menyampaikan bahwa, Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif dalam rangka membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023.
Adapun tema Musrenbang Tahun 2022 adalah "Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing" dengan terfokus pada tujuh prioritas pembangunan daerah antara lain Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; Penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi; Peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan wilayah; Pemajuan Kebudayaan dan penguatan harmoni sosial; Peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi; Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; Penguatan transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah.
Disela-sela kegiatan tersebut, diserahkan piagam penghargaan kategori perencanaan dan pencapaian daerah untuk tingkat Kota terbaik dengan urutan pertama Kota Ternate dan untuk Tingkat Kabupaten terbaik pertama Halmahera Barat.
Sementara untuk penghargaan kategori penilaian kinerja konfergensi intervans penurunan stunting Provinsi Maluku Utara tahun 2021 terbaik pertama Kabupaten Halmahera Selatan, kedua Kabupaten Halmahera Tengah, Ketiga Kepulauan Sula dan ke empat Halmahera Timur. Penghargaan tersebut secara langsung diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir,.
Tampak hadir Mewakili Menteri Dalam Negeri, Mewakili Kepala Bappenas RI, mewakili Menteri PUPR, Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Forkompimda Maluku Utara, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marassabesy, Sekretaris Kota Ternate Yusuf Sunya, mewakili Bupati/walikota se Provinsi Maluku Utara, para Kepala Instansi Vertikal se Maluku Utara, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara SalminJanidi, Para Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Para Kepala Bapelitbangda Kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara. (red)
