Wamen ATR/BPN Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria

Sebarkan:
Penandatanganan MoU antara Kanwil BPN Malut dengan Pangkorps AURI

TERNATE - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku Utara, Tahun 2022 yang dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M, serta Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum setda Provinsi Maluku Utara Asrul Gailea, SE, MM, 

Rapat kordinasi tersebut dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Melalui Integrasi Penataan, Pemanfaatan Aset dan Pemberdayaan Masyarakat”, yang diselenggarakan di Gamalama Room, Sahid Bela Hotel, Ternate melalui tatap langsung dan video conference, pada Senin (23/5/2022).

Narasumber dalam rakor tersebut diantaranya  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III Marsda TNI Samsul Rizal, S.IP., M.Tr (Han), mewakili gubernur Malut, Asrul Gailea, S.E., MM, Direktur Jenderal Penataan Agraria/Kementerian ATR/BPN Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang diwakili oleh Johannes Siregar, SH., MH., dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara. 

Dalam laporannya Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku Utara mengatakan bahwa Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ini merupakan tindak lanjut dari nawacita jokowi yang ke 5. 

"Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadian",ujar Kakanwil BPN 

Lanjut dia, sesuai amanat presiden melalui perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang  Reforma Agraria dan Surat Menteri Dalam Negeri  tentang Penataan Aset yang berisi Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Reforma Agraria, Optimalisasi Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah.  

"Rapat Koordinasi ini merupakan forum diskusi antara pemerintah daerah dan BPN,  bukan semata-mata kegiatan milik BPN tetapi lintas sektor yang merupakan tanggung jawab bersama agar reforma agraria dapat dituangkan dalam Musrenbang,"jelasnya. 

Sementara dalam sambutan Gubernur Malut yang dibacakan Asrul Gailea,  mengatakan  bahwa dengan adanya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang memberi arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan Reforma Agraria. Ini merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

"Skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. Sehingga, nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat"katanya. 

Selain itu, gubernur juga berharap perlu ada dukungan penuh oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta stakeholder dalam membangun koordinasi, sinergitas dan integrasi secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya reforma agraria di provinsi Maluku Utara. 

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, mengatakan Sebagai bagian dari perubahan fundamental dalam bidang pertanahan ini,  semoga dalam pelaksanaan Reforma Agraria dapat menghasilkan kesepahaman. Kegiatan ini melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah dan dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. 

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang kaya akan sumber daya alam di bidang pertambangan. 

Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Maluku Utara ditetapkan 2 Proyek Strategis Nasional  yaitu Kawasan Industri Pulau Obi dan Kawasan Industri Weda Bay. 

"Diharapkan hasil dari diskusi webinar ini  akan memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka membangun kepercayaan di bidang pertanahan antar masyarakat, Pemerintah dan pelaku usaha,"harapnya. 

Disela - sela kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat  secara simbolis rediatribusi tanah dan transmigrasi kepada beberapa penerima dari kabupaten/kota se Maluku Utara, serta penandatanganan MOU antara Kakanwil BPN Malut dengan Pangkorps AURI.(adpim/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini