 |
| Ketua DPC GMNI Halsel, Yusri Dukomalamo |
GMNI menegaskan, penyesuaian harga BBM tidak boleh hanya dilihat dari kacamata ekonomi makro. Pemerintah wajib mempertimbangkan realitas di lapangan, di mana masyarakat saat ini masih terseok-seok menghadapi tingginya biaya transportasi antarwilayah, lonjakan harga bahan pokok, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar di desa terpencil.
"Harga BBM memiliki pengaruh besar terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok. Ketika BBM naik, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil, nelayan, petani, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan," tegas Ketua DPC GMNI Halsel, Yusri Dukomalamo, Rabu (10/09/2026).
Kondisi geografis Halsel yang terdiri dari gugusan pulau membuat biaya logistik sangat bergantung pada stabilitas harga bahan bakar. Kenaikan harga BBM dipastikan akan mendongkrak ongkos transportasi laut dan darat, yang berujung pada meroketnya harga barang di pasar tradisional.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, GMNI mengingatkan bahwa pemerintah daerah wajib menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, GMNI mendesak Pemkab Halsel tidak pasif dan segera mengambil tindakan mitigasi konkret.
Berikut 5 tuntutan utama GMNI kepada Pemkab Halmahera Selatan:
1. Mengawasi ketat harga pangan guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga.
2. Menggelar operasi pasar dan program stabilisasi jika terjadi lonjakan harga pokok.
3. Menjamin kelancaran distribusi BBM hingga ke pulau terluar agar tidak terjadi kelangkaan.
4. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait dampak kebijakan.
5. Menyusun program perlindungan khusus bagi nelayan, petani, UMKM, dan sektor transportasi rakyat.
GMNI menyatakan, kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran Bung Karno untuk mengawal kebijakan agar tetap pro-rakyat.
"Kami mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak diikuti dengan langkah perlindungan yang memadai," tambah Yusri.
Sebagai organisasi perjuangan, GMNI Halsel berkomitmen akan terus mengawal perkembangan situasi ekonomi daerah ini demi memastikan lahirnya kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.
"Negara dan pemerintah harus menjadi pelindung rakyat, bukan sekadar penonton ketika beban hidup masyarakat semakin berat," pungkasnya. (Calu)
