 |
| Kepala BPBJ Halmahera Selatan, Muhammad Imron, |
Kasus yang ikut menyeret namanya ini, dilaporkan oleh Haedar Mahmud ke Polres Halmahera Selatan. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (21/07/2026), Imron menegaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya merupakan konflik internal antara peminjam bendera dan pemilik perusahaan.
"Ini kan sebenarnya kasus pinjam bendera, antara Haedar dengan yang punya perusahaan (Direktur CV Salsabila Utama Sejahtera, Syafruddin Arsad)," ujar Imron.
Imron menjelaskan, pada tahapan proses pembuktian berkas atau dokumen tender, hanya Direktur CV Salsabila Utama Sejahtera yang hadir secara fisik. Sementara itu, Haedar Mahmud selaku peminjam bendera baru mendatangi pihak BPBJ setelah proses pembuktian selesai.
Imron juga menekankan bahwa Haedar tidak mengantongi surat kuasa penuh untuk pekerjaan proyek tersebut.
"Jadi sebenarnya yang dikuasakan oleh Direktur itu kepada Haedar atau kepada siapa? Pokoknya saya tidak tahu-menahu," tegasnya.
Menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Haedar terhadap dirinya beserta sejumlah pihak lain, seperti Udin Wahid alias Dino, Purnadi alias Mas Hadi, dan Syafruddin Arsad, Imron menyatakan kesiapannya untuk kooperatif dengan aparat penegak hukum.
"Belum dipanggil. Ya nanti jika dipanggil saya akan jelaskan sesuai dengan tupoksi saya," katanya.
Lebih lanjut, Imron menilai figur Udin Wahid alias Dino memegang kunci penting dalam sengkarut ini. Menurutnya, Dino selaku pihak yang menawarkan proyek kepada Haedar harus memberikan penjelasan detail karena dia yang memasukkan penawaran.
Di sisi lain, Imron membantah keras isu adanya intervensi dari pihak luar dalam proses tender tersebut. Isu ini sempat dikaitkan dengan nama politisi PKS Halmahera Selatan sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Iksan Kalesaran.
"Saya siap dipanggil DPRD Halsel untuk dimintai keterangan. Saya tidak ada urusan dengan Iksan Kalesaran," pungkas Imron. (Ar/red)
