 |
| Riswan Sanun |
Di tengah gemerlap narasi hilirisasi yang terus dibanggakan pemerintah, ada ribuan pekerja tambang di Maluku Utara saat ini sedang hidup dalam kecemasan. Mereka bukan sedang menghadapi krisis harga nikel dunia, bukan menghadapi habisnya cadangan tambang, juga bukan korban perusahaan yang bangkrut melainkan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, yakni ketidakpastian.
Ketidakpastian yang lahir dari lambannya proses persetujuan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Perusahaan Tambang. Ketidakpastian ini muncul dari keputusan-keputusan strategis yang seharusnya sudah diantisipasi jauh hari, justru dibiarkan berlarut-larut.
Ketidakpastian kini mengancam keberlangsungan pekerjaan ribu tenaga kerja di lingkar tambang Maluku Utara. Ironisnya, ancaman tersebut bukan disebabkan oleh faktor alam, bukan pula oleh krisis global, tapi dari birokrasi yang seolah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyat.
Pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah benar-benar memahami bahwa di balik puluhan ribu pekerja itu terdapat puluhan ribu anggota keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan? Atau jangan-jangan bagi para pengambil kebijakan pekerja hanya angka statistik yang bisa dipindahkan dari satu laporan ke laporan berikutnya.
Hilirisasi Dibanggakan, Pekerja Dikorbankan
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah menjadikan hilirisasi nikel sebagai mahakarya pembangunan nasional. Setiap forum investasi dipenuhi klaim keberhasilan, setiap kunjungan pejabat selalu memamerkan smelter, setiap pidato ekonomi selalu mengangkat cerita sukses hilirisasi, dan Maluku Utara dijadikan etalase keberhasilan tersebut. Ada satu pertanyaan yang hingga hari ini belum pernah dijawab secara jujur, yakni apa arti hilirisasi jika pekerja hidup dalam ketakutan kehilangan pekerjaan?
Apa gunanya pabrik-pabrik raksasa berdiri megah jika ribuan pekerja yang menjadi tulang punggung industri justru tidak mendapatkan kepastian? Apa makna investasi triliunan rupiah jika masyarakat lokal terus dihantui ancaman PHK massal? keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat. Hari ini, rasa aman itu perlahan menghilang.
Negara Terlalu Sibuk Mengurus Tonase, Lupa Mengurus Manusia
Dalam setiap kebijakan pertambangan, pemerintah selalu berbicara tentang produksi. Berapa juta ton, berapa target ekspor, berapa nilai investasi, juga berapa kontribusi terhadap PDB. Tetapi sangat jarang terdengar pemerintah berbicara tentang manusia, jarang terdengar pemerintah menghitung berapa keluarga yang akan terdampak apabila aktivitas tambang berhenti, jarang terdengar pemerintah menjelaskan bagaimana nasib pekerja jika RKAB terlambat disetujui, seolah-olah manusia hanyalah pelengkap dari industri.
Padahal manusialah yang menggerakkan seluruh rantai produksi tersebut. Tidak ada dump truck yang berjalan sendiri, tidak ada excavator yang bekerja sendiri, dan tidak ada smelter yang beroperasi sendiri. Di balik seluruh aktivitas industri terdapat manusia yang bekerja siang dan malam, mereka adalah alasan mengapa industri bisa hidup. Tetapi ketika ancaman datang, justru mereka yang pertama kali dikorbankan.
Ketika Keputusan di Jakarta Menghancurkan Dapur di Maluku Utara
Salah satu kelemahan terbesar birokrasi Indonesia adalah terlalu banyak kebijakan dibuat dari balik meja. Keputusan dibuat berdasarkan dokumen, berdasarkan angka, berdasarkan laporan. Namun sering kali lupa melihat dampaknya di lapangan. Bagi sebagian pejabat di Jakarta, keterlambatan RKAB mungkin hanya soal administrasi. Tetapi bagi pekerja tambang di Maluku Utara, keterlambatan tersebut berarti ancaman terhadap masa depan keluarga mereka.
Bagi pejabat, satu bulan keterlambatan mungkin hanya persoalan prosedur tapi bagi pekerja, satu bulan keterlambatan bisa berarti cicilan rumah yang gagal dibayar, biaya sekolah anak akan tertunda, bisa juga dapur yang tidak lagi mengepul. Inilah jarak yang jauh antara ruang rapat dan realitas rakyat.
Pekerja Butuh Kepastian bukan Janji
Sudah terlalu lama pekerja tambang hanya disuguhi janji, janji bahwa pemerintah sedang mengevaluasi, proses sedang berjalan, keputusan akan segera keluar, dan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi pekerja tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan janji.
Anak-anak mereka tidak bisa sekolah dengan janji, tagihan bank tidak bisa dibayar dengan janji. Inilah realitas yang dialami semua orang termasuk para pekerja, karena itu mereka butuh kepastian. Dalam dunia kerja, kepastian adalah kebutuhan paling mendasar, tanpa kepastian, seluruh kehidupan menjadi spekulasi.
Ketika media menulis potensi PHK ribuan pekerja, masyarakat sering kali melihatnya sebagai angka. Padahal setiap angka memiliki wajah, setiap angka memiliki cerita, memiliki keluarga, memiliki mimpi. Ketika satu pekerja kehilangan pekerjaan, yang terdampak bukan hanya dirinya, ada istri yang kehilangan sumber nafkah, ada anak kehilangan biaya Pendidikan, orang tua kehilangan bantuan hidup, usaha kecil kehilangan pelanggan, warung kehilangan pembeli, pemilik kos kehilangan penyewa, dan ada sopir kehilangan penumpang, dampaknya menjalar ke mana-mana. Karena itu PHK massal bukan sekadar masalah ketenagakerjaan, PHK massal adalah masalah sosial-ekonomi, tapi masalah kemanusiaan.
Selama ini Maluku Utara memberikan kontribusi besar bagi industri nasional. Tanahnya digali, bukitnya dibongkar, sumber dayanya dieksploitasi. Namun ketika masyarakatnya membutuhkan perlindungan, respons pemerintah sering kali lambat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah Maluku Utara hanya penting ketika menghasilkan nikel? Apakah Maluku Utara hanya dipandang sebagai sumber bahan baku industri nasional? Atau apakah rakyat Maluku Utara hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang bisa diganti kapan saja?
Jika jawabannya tidak, maka pemerintah harus membuktikannya melalui tindakan nyata. Bukan melalui pidato, bukan konferensi pers, dan bukan melalui slogan, tetapi melalui kebijakan yang melindungi masyarakatnya.
Pemerintah boleh saja membanggakan hilirisasi. Tetapi apabila ribuan pekerja hidup dalam kecemasan akibat ketidakpastian kebijakan, maka keberhasilan tersebut kehilangan makna moralnya. Karena tujuan akhir pembangunan bukanlah angka investasi, melainkan kesejahteraan manusia.
Ketika manusia justru menjadi korban pembangunan, maka ada sesuatu yang salah dalam arah kebijakan tersebut. Hilirisasi yang baik adalah hilirisasi yang memberikan rasa aman, memberikan kepastian kerja, dan memberikan jaminan masa depan, bukan hilirisasi yang membuat pekerja setiap hari bertanya: "Apakah bulan depan saya masih bekerja?"
Alasan paling sering digunakan ketika terjadi keterlambatan adalah regulasi, evaluasi, kajian, verifikasi. Sinkronisasi dan berbagai istilah birokrasi lainnya. Padahal regulasi dibuat untuk melayani rakyat bukan untuk menyiksa rakyat. Jika sebuah regulasi justru menciptakan ketidakpastian yang mengancam ribuan pekerja, maka regulasi tersebut harus dievaluasi. Jangan sampai hukum kehilangan tujuan utamanya, karena hukum yang baik adalah hukum yang menghadirkan keadilan bukan ketakutan.
Dalam situasi seperti ini DPR RI tidak boleh diam. mereka dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, diberi mandat oleh rakyat. Karena itu mereka harus berdiri di garis depan membela rakyat, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan normatif, bukan sekedar melakukan kunjungan kerja, tetapi benar-benar menekan pemerintah agar memberikan kepastian terhadap nasib pekerja.
Kementerian ESDM RI, Gubernur, Bupati, dan seluruh pemangku kepentingan daerah harus bersatu. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya produksi nikel, tapi yang dipertaruhkan adalah stabilitas sosial Maluku Utara.
Jika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan secara bersamaan, dampaknya akan sangat besar. Angka pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, kriminalitas berpotensi meningkat, daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu tapi harus memperjuangkan rakyatnya.
Faktanya, yang paling menyakitkan ketika pekerja menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan yang tidak mereka pahami, tidak ikut menyusun RKAB, tidak ikut menentukan kuota, tidak juga ikut membuat kebijakan, tetapi merekalah yang paling merasakan akibatnya.
Inilah ironi terbesar yang dirasakan Tenaga Kerja, mislanya 18 ribu pekerja yang ada di Weda Bay Nickel. Mereka tidak menikmati keuntungan terbesar ketika industri berkembang, tetapi menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian ketika masalah muncul.
Jangan Korbankan Pekerja
Di atas kertas, RKAB mungkin hanya dokumen. Tetapi di lapangan, RKAB adalah sumber kehidupan. Di balik setiap lembar persetujuan RKAB, terdapat ribuan pekerja yang menggantungkan harapan terdapat keluarga yang berharap dapurnya tetap mengepul, anak-anak yang berharap bisa terus bersekolah, masyarakat yang berharap ekonomi daerah tetap bergerak. Karena itu pemerintah harus menyadari bahwa keterlambatan RKAB bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan keterlambatan yang dapat mengubah kehidupan ribuan orang.
Jika negara benar-benar hadir untuk rakyat, maka jangan biarkan puluhan ribu pekerja tambang hidup dalam ketidakpastian. Jangan biarkan Maluku Utara yang selama ini menyumbangkan kekayaan alamnya untuk Indonesia justru menanggung beban terbesar dari buruknya tata kelola kebijakan.
Fakta yang harus kita sadari adalah, di balik setiap angka produksi tambang dan nilai investasi yang dibanggakan, ada ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada kepastian kerja. Ketika izin, RKAB, atau kebijakan terus tertunda, yang pertama merasakan dampaknya bukanlah perusahaan atau investor, melainkan para pekerja dan keluarganya.
Bagi investor, penundaan mungkin hanya soal pergeseran target keuntungan. Bagi perusahaan, itu soal tertundanya produksi. Namun bagi pekerja, satu hari tanpa kepastian berarti kegelisahan tentang biaya makan, pendidikan anak, cicilan rumah, hingga kebutuhan hidup yang terus berjalan tanpa kompromi.
Karena itu, negara tidak boleh memandang persoalan ini semata sebagai urusan administrasi dan regulasi. Tapi di balik setiap dokumen yang tertahan, ada dapur yang terancam berhenti mengepul, setiap keputusan yang terlambat, ada ribuan keluarga yang hidup dalam ketidakpastian.
Pembangunan harus tetap berjalan, investasi harus tetap dijaga, tetapi kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, nikel hanyalah komoditas, investasi hanyalah instrumen ekonomi, sementara rakyat adalah alasan utama negara ini berdiri. Jika pilihan harus ditentukan, maka kepastian hidup pekerja harus didahulukan. Karena nikel bisa menunggu, investasi bisa menunggu, tetapi perut rakyat tidak pernah bisa menunggu. ***
