TERNATE, PotretMalut - Penolakan pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Halmahera Selatan (Halsel) terlihat massif dilakukan.
Aksi penolakan tersebut sebelumnya dilakukan pada 15/6 kemarin, hingga Jumat, (16/6/2023) aksi tidak hanya dilakukan dewan guru dan siswa-siswi melainkan juga oleh masyarakat desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat.
Direktur Pusat Studi Masyarakat Kepulauan Maluku Utara Karman Zein mengatakan, langkah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sikap gubernur Maluku Utara (Malut) dalam melakukan rotasi Kepsek tidak memperhatikan aspek sosiologis masyarakat.
"Rotasi Kepsek dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kondisi masyarakat setempat,"ungkapnya
Lelaki asal Desa Busua yang juga praktisi pendidikan itu menyayangkan sikap yang diambil BKD Malut karena menuai kontroversi.
Dirinya menilai, gubernur dan BKD lebih mementingkan aspek lain dibandingkan stabilitas yang ada di sekolah sebagai wadah untuk membentuk karakter bangsa.
"Mutasi kepegawaian merupakan kewenangan BKD, namun harus sejalan dengan misi penyegaran dilevel pimpinan kepsek. Banyak kebijakan rotasi yang menuai kontroversi menunjukkan gubernur dan BKD lebih mementingkan hal lain dibandingkan stabilitas," jelas Karman
Karman menambahkan, rotasi kepemimpinan termasuk di sekolah penting untuk dilakukan jika sesuai dengan ketentuan sehingga tidak melahirkan pandangan liar dari masyarakat.
"Roling kepala sekolah dipandang penting apabila sesuai dengan ketentuan, sekarang ini tahun politik jadi mestinya BKD dan gubernur lebih hati-hati dalam melakukan rotasi kepala sekolah," tambahnya.
Sementara, aksi yang berujung Pemboikotan gedung sekolah SMA Negeri 12 Halsel yang terletak di Desa Busua itu hadir dengan beberapa tuntutan diantaranya. menolak pergantian Aziz Dahlan sebagai Kepsek SMA Negeri 12 Halsel dan Permintaan kepada BKD Malut untuk menganulir SK Usman Hasim. (Mail/red)
.jpg)
.jpg)