FAPI MU Kembali Desak Polda dan Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi Sekdikbud Malut

Aksi FAPI MU Di Kejati Malut

TERNATE, PotretMalut - Forum Aspirasi Publik Indonesia Maluku Utara (FAPI MU) kembali menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kediaman Gubernur Malut.

Aksi yang berlangsung pada Senin, (25/09/2023) itu mendesak penegak hukum menuntaskan kasus dugaan korupsi ratusan miliar rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut.

Koordinator aksi Sandi Usman mengatakan, publik patut pertanyakan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Dikbud Malut yang disinyalir menyeret nama Sekretaris Dikbud, Fahmi Alhabsy.

"Mulai dari alokasi anggaran 200 miliar tak sesuai mekanisme tender atau disewakelolakan, hingga terjadi dugaan dan indikasi persekongkolan proyek,"katanya.

Sandi menyebutkan, sejumlah proyek pembangunan SMA dan SMK di Kepulauan Obi dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan material tidak sesuai spesifikasi.

Meski begitu, tambah Sandi, kasus yang telah ditangani penegak hukum terkesan lambat dan diistimewakan.

"Padahal sudah jelas mereka diduga kuat aktor utama dalam memainkan peran, seperti kasus dugaan korupsi permintaan fee proyek 10-15% pada seluruh paket proyek yang ada di Dikbud,"ujarnya.

Karena itu dia mengatakan, FAPI MU hadir untuk mendesak Kejati dan Ditreskrimsus Polda Malut segera memanggil dan memeriksa Sekdikbud Malut atas indikasi aliran dana fee proyek 10-15% dari nilai pekerjaan pembangunan tahun 2022/2023. Dan ini tuntutan FAPI MU:

(1) Usut tuntas dugaan kasus pengelolaan anggaran DAK pada Dikbud Malut.

(2) Periksa Sekdikbud terkait pembangunan gedung SMA dan SMK yang dikerjakan dengan material yang tidak sesuai spesifikasi.

(3) Panggil dan periksa Sekdikbud atas dugaan sebagai PPK tunggal proyek DAK maupun APBD dan dugaan swakelola proyek.

(4) Mendesak Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba segera melakukan evaluasi dan mencopot Fahmy dari jabatannya.

Sandi menegaskan, "jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan menggalang kekuatan massa yang lebih besar dan mossi tidak percaya kepada lembaga supremsi hukum yang ada di Malut,"pungkasnya. (mael/red)