 |
| Supriyadi B. Sangaji, Ketua Umum HMI Cabang Ternate |
Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Supriyadi B. Sangaji, menilai pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, tidak menunjukkan tanggung jawab dalam menangani permasalahan dimaksud.
"Kelangkaan BBM ini menunjukkan ketidakmampuan Pemprov dan DPRD, dalam mengawasi distribusi BBM. Kami khawatir ada praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu," sebut Adi sapaan akrabnya, Minggu (17/11/2024).
Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi mengganggu aktivitas sosial, transportasi, dan operasional usaha kecil menengah.
"Jangan heran kalau ada protes warga di seputaran SPBU, pelabuhan speed boat, dan beberapa tempat lain," tuturnya.
Berdasarkan kajian HMI Cabang Ternate, ada distribusi yang tidak merata. Salah satunya penyababnya adalah lemahnya pengawasan mengakibatkan penimbunan oleh segelintir orang untuk mendapat keuntungan.
Belum lagi, kurangnya kebijakan strategis dan langkah konkret dari Pemprov, untuk menanggulangi masalah ini.
"Kami meminta Pemprov dan DPRD mengambil Langkah cepat dan Tegas, guna memastikan distribusi BBM yang lancar dan adil, serta memberikan sanksi kepada pihak terbukti menimbun BBM, sesuai Pasal 55 UU No 11 tahun 2020," tegasnya.
Adi berharap, Pemprov dan DPRD meningkatkan pengawasan dan membentuk tim khusus, dengan melibatkan Polda Malut, Pertamina, Dinas terkait, serta elemen masyarakat, untuk memantau pergerakan dan distribusi BBM di seluruh wilayah.
"Jika kelangkaan terus berlanjut tanpa penyelesaian dari Pemprov dan DPRD, maka kami akan lakukan protes besar. Kelangkaan BBM harus segera ditangani," tutupnya. (red)
