 |
| Papan Proyek BPBD di Desa Maffa |
Proyek penanganan darurat bencana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), tahun 2025, dengan nilai kontrak Rp 3.900.000.000 atau 3,9 miliar.
Meski dengan nilai kontrak yang fantastis dan waktu pelaksanaan 150 hari kalendar, pekerjaan tersebut hingga saat ini masih mencapai progres 60 persen.
Kepala BPBD Halmahera Selatan, Aswin Adam mengatakan, capaian progres pekerjaan di sejumlah lokasi misalnya Desa Jojame telah rampung 100 persen, sedangkan di Desa Amasing rata-rata progresnya sudah di atas 90 persen.
Sementara pekerjaan normalisasi sungai dan penguatan tebing di Desa Maffa, masih mengalami keterlambatan dengan progres sekitar 60 persen.
"Untuk pekerjaan di Maffa, progresnya memang lambat. Dalam waktu dekat kami akan memanggil kontraktor untuk memastikan apakah pekerjaan dilanjutkan hingga selesai atau dilakukan pemutusan kontrak," ujar Aswin belum lama ini usai RDP bersama Komisi III DPRD Halsel.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi III DPRD Halsel, Irfan Djalil, menyebutkan bahwa dari total pagu yang dikelola BPBD, sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran utang serta belanja pegawai.
Irfan mengungkapkan, hanya satu pekerjaan fisik yang belum tuntas pada tahun 2025, yakni proyek di Desa Maffa, dan kendalanya berada pada pihak pelaksana proyek.
"DPRD mendorong dinas terkait agar bersikap tegas terhadap kontraktor yang bermasalah. Bila perlu lakukan pemutusan kontrak hingga blacklist perusahaan," jelasnya.
Pihaknya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek, baik di BPBD maupun dinas teknis lainnya, agar keterlambatan pekerjaan tidak terus berulang dan setiap janji penyelesaian dapat direalisasikan secara nyata.
"Kami Komisi III DPRD akan melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah lokasi pekerjaan, termasuk Amasing, Sidopo, dan Maffa guna memastikan kondisi riil pekerjaan di lapangan," pungkasnya. (Ar/red)
