 |
| Front Pemuda dan Masyarakat Petani Maluku Utara saat aksi di Landmark Ternate |
Aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan terhadap pemberitaan media Tempo.co, yang dinilai tidak profesional dan melukai perasaan para pejuang pangan Indonesia.
Koordinator aksi, Riswan Noh, menyebut pemberitaan Tempo berjudul "Poles-Poles Beras Busuk", merupakan bentuk fitnah terhadap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, serta penghinaan terhadap petani dan masyarakat yang selama ini berjuang menjaga ketahanan pangan nasional.
"Pemberitaan dan konten media sosial Tempo sangat melukai perasaan para pejuang pangan, khususnya Mentan Amran, yang difitnah dengan ilustrasi dan judul yang menyudutkan, seolah melakukan pembohongan publik dengan memoles beras busuk," ungkap Riswan dalam orasinya.
Riswan menegaskan, putusan Dewan Pers telah membuktikan Tempo tidak profesional. Dewan Pers secara resmi menyatakan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam unggahan poster dan motion graphic berjudul "Poles-Poles Beras Busuk" yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Tempo pada 16 Mei 2025.
"Ini bukan sekadar koreksi, tapi bentuk pengakuan bahwa fitnah telah terjadi. Sekarang publik bisa menilai siapa yang benar-benar membela pangan Indonesia dan siapa yang hanya ingin membuat gaduh dengan opini tendensius," tambahnya.
Menurut Riswan, sengketa antara Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Tempo, bermula dari aduan resmi terhadap konten yang dinilai menyudutkan serta tidak berimbang.
Aksi yang digelar hari ini, kata dia, merupakan bentuk solidaritas pemuda dan petani untuk menegakkan keadilan dan etika jurnalisme di tanah air.
Mereka mendesak agar Tempo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, baik di media sosial maupun media daring, sebagaimana rekomendasi Dewan Pers.
"Kami bukan anti kritik, tapi jangan menyebar fitnah. Media harus menjadi penjernih informasi, bukan penyebar kebohongan," tuturnya.
"Kami mendesak Dewan Pers untuk segera mencabut izin operasional media Tempo.co, karena dinilai telah melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik dan mencederai integritas pers nasional," tegasnya.
Front Pemuda dan Masyarakat Petani Maluku Utara juga menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam melawan mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan melemahkan kedaulatan pangan bangsa. (Calu/red)
