 |
| Sarjan H. Rivai, Ketua PW SEMMI Malut |
PW SEMMI Maluku Utara menilai, pembangunan villa yang telah dilakukan sejak tahun 2025 tersebut, mengabaikan aspek lingkungan hidup.
Ketua PW SEMMI Maluku Utara, Sarjan H. Rifai, menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, yang dinilai telah mengeluarkan izin pembangunan di kawasan yang seharusnya dilindungi.
"Pembangunan villa yang diduga milik salah satu politisi bernama Gusti Talib ini, merusak lingkungan dan melanggar peruntukan kawasan hutan lindung, karena terdapat aktivitas penebangan pohon di area tersebut," ungkap Sarjan, Jumat (02/01/2026).
Sarjan menegaskan, pembangunan tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032.
Menurutnya, DLH dan PUPR Kota Ternate justru melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri dengan mengeluarkan izin pembangunan di kawasan hutan lindung.
"Kami mengecam keras sikap kedua dinas tersebut, karena tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh," ujar Sarjan.
PW SEMMI Malut juga mendesak Wali Kota Ternate, agar segera mencopot Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, serta Plt Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, karena dianggap bertanggung jawab atas terbitnya izin tersebut.
Selain itu, PW SEMMI Malut meminta DLH dan PUPR Kota Ternate segera mencabut seluruh izin pembangunan villa di kawasan hutan lindung Danau Ngade.
"Kami juga mendesak DPRD Kota Ternate, khususnya komisi yang membidangi persoalan lingkungan dan infrastruktur, untuk memanggil dinas terkait guna dimintai keterangan secara terbuka," pintanya. (Calu/red)
