 |
| Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil saat RDP lintas sektor |
Merespons kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bergerak cepat mengusulkan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi 3.000 ton per tahun kepada pemerintah pusat.
Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, saat menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) lintas sektor di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (18/05/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan isu kelangkaan BBM subsidi yang sempat memicu kekhawatiran di sejumlah wilayah di Maluku Utara.
Wabup Ahlan menegaskan bahwa untuk saat ini, pasokan dan stok BBM subsidi di wilayah Halmahera Tengah sebenarnya masih berada dalam kondisi aman terkendali.
Namun, langkah mitigasi harus segera diambil mengingat Halteng kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
"Kebutuhan BBM subsidi di Halteng perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya aktivitas mobilitas masyarakat, sektor transportasi, serta laju pertumbuhan industri yang pesat," ujar Ahlan.
Menurutnya, penambahan kuota sebesar 3.000 ton per tahun ini menjadi harga mati agar roda perekonomian masyarakat tidak terhambat. Pihaknya berharap Pemerintah Pusat melalui BPH Migas dapat segera merealisasi usulan tersebut.
Tambahan kuota ini nantinya akan difokuskan penuh untuk menjaga stabilitas harian para pekerja yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Beberapa sektor prioritas tersebut meliputi
Sopir Angkutan Umum: Menjamin tarif transportasi lokal tetap stabil.
Pengemudi Ojek: Menjaga kelancaran mobilitas harian masyarakat.
Pelaku Transportasi Laut/Darat: Memastikan rantai pasok logistik antarwilayah aman.
Masyarakat Umum: Mencegah terjadinya antrean panjang di SPBU.
Melalui langkah proaktif ini, Pemkab Halteng berkomitmen untuk memastikan distribusi energi tetap berkeadilan. Ke depan, sinergi antara Pemprov Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, dan pengelola SPBU akan terus diperkuat demi menjaga kelancaran pasokan di lapangan. (Calu/red)
