 |
| Ilustrasi |
Administrasi pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan, diduga digunakan sebagai alat tekan terhadap guru, sehingga berpotensi merugikan hak-hak tenaga pendidik dan mencederai tata kelola pendidikan yang profesional dan transparan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah guru PPPK mengaku pengelolaan administrasi dan penginputan data pendidikan masih terpusat pada satu operator sekolah. Kondisi tersebut memunculkan adanya dugaan praktik yang mengaitkan urusan administrasi dengan pemberian sejumlah uang.
Guru yang tidak memenuhi permintaan uang sebesar Rp500 ribu, diduga dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan hingga penghapusan jam mengajar dalam sistem. Dugaan tersebut kini menjadi perbincangan di lingkungan pendidikan Makian Barat.
Seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku namanya tiba-tiba digantikan oleh guru lain, padahal dirinya masih aktif mengajar dan memegang kelas.
"Saya juga tidak tahu kesalahan saya apa. Tiba-tiba operator mengganti saya dengan guru lain, sementara saya masih pegang kelas itu," ungkapnya, Minggu (07/06/2026).
Ia mengaku telah mengonfirmasi persoalan tersebut kepada kepala sekolah. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait alasan pergantian namanya dalam administrasi sekolah.
"Saya sudah konfirmasi ke kepala sekolah, tapi kepala sekolah juga bilang mereka tidak tahu. Sampai sekarang belum ada tindakan," katanya.
Menurut pengakuannya, perubahan administrasi tersebut berdampak langsung terhadap hak profesionalnya sebagai guru yang telah memiliki sertifikasi.
"Saya sudah sertifikasi, tapi tiba-tiba dikeluarkan dari kelas. Akhirnya saya tidak lagi mendapatkan hak yang berkaitan dengan sertifikasi. Yang saya dengar, alasan mereka karena uang yang saya berikan ke operator hanya Rp300 ribu," ujarnya.
Kepala SDN 50 Desa Tagono saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya dugaan transfer uang dari guru kepada operator sekolah.
"Saya tidak tahu soal guru-guru transfer uang ke operator itu," ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, operator sekolah AM, membantah tuduhan bahwa dirinya meminta uang kepada guru. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta ataupun menentukan besaran uang yang harus diberikan.
"Saya tidak meminta uang. Kalau ada yang memberikan, itu sukarela dari guru-guru di sekolah," katanya. (Calu/red)
