 |
| Momen Pembukaan Seminar Nasional KDKMP di Kota Ternate |
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk segera menuntaskan validasi data dan sengketa lahan yang sempat mengganjal bantuan pusat.
Ketegasan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (05/08/2026).
Acara strategis hasil kolaborasi lintas kementerian dan Asosiasi Desa Seluruh Indonesia ini, dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT Yandri Susanto, dan Wamenkes Bima Arya.
Gubernur Sherly mengapresiasi kucuran stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa dari kementerian terkait untuk pengembangan bisnis lokal. Namun, ia mengingatkan agar dana besar ini dikelola dengan perencanaan yang matang, bukan asal jalan.
"Kehadiran kepala daerah, kepala desa, dan pendamping desa sangat krusial untuk menyamakan persepsi. Informasi yang sampai ke masyarakat harus akurat dan bebas dari distorsi," tegas Sherly.
Gubernur membeberkan, fakta mengejutkan terkait lemahnya validasi data lahan di daerah yang berujung pada hilangnya potensi bantuan pusat.
"Maluku Utara awalnya mendapat kuota 10.000 hektare untuk mengejar target swasembada beras. Namun, verifikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapati hanya 2.500 hektare lahan yang siap pakai. Akibatnya, daerah kehilangan kuota 7.500 hektare," ujar Sherly.
Gubernur juga menyebutkan, dari total 30 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan Pempro, untuk program 2025-2030, hanya 12 lokasi yang lolos verifikasi akibat kendala tumpang tindih lahan.
Menyikapi hal ini, Sherly memerintahkan para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kantor Pertanahan setempat. Targetnya, status hukum lahan harus segera clean and clear karena pusat masih membuka peluang pembaruan data.
Pemprov Maluku Utara tidak tinggal diam dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Koperasi Merah Putih didorong menjadi motor penggerak untuk menaikkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani (NTP).
Setelah sukses menyalurkan 220 unit kapal pada tahun 2025, Pemprov menggebrak tahun anggaran 2026 dengan pengadaan 1.000 unit mesin tangkap berkapasitas 15–20 PK. Tak hanya itu, Pemprov juga menggandeng Bank Himbara lewat skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penyediaan bodi kapal.
"Langkah taktis ini kami lakukan untuk memastikan bahwa saat program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, nelayan kita sudah siap armada dan alat tangkapnya. Pasokan dan kontinuitas produksi ikan Maluku Utara harus terjaga berkelanjutan," pungkas Sherly. (PM/red)
