 |
| Ketua Umum Pengurus Pusat Formapas Malut, Riswan Sanun |
JAKARTA, PotretMalut - Aliran dana segar untuk pembangunan di wilayah Maluku Utara kini tersumbat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak untuk segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Keterlambatan ini dinilai menjadi bom waktu yang siap melumpuhkan stabilitas fiskal, roda pemerintahan, hingga pelayanan publik di daerah.
Keterlambatan penyaluran DBH bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa dana tersebut, berbagai program strategis di daerah dipastikan mandek. Mulai dari proyek infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam gagal dibayarkan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formapas Malut), Riswan Sanun, melayangkan kritik keras atas kelalaian fiskal ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bermain-main dengan hak anggaran daerah.
"Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov Maluku Utara untuk segera menyalurkan DBH. Keterlambatan ini berdampak langsung pada terganggunya pelayanan publik dan pembangunan. Masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat kelambatan birokrasi ini," ujar Riswan, Kamis (30/07/2026).
Bagi pemerintah kabupaten dan kota, DBH adalah urat nadi APBD. Ketika dana ini ditahan, seluruh perencanaan program daerah otomatis lumpuh.
Riswan menambahkan, kepastian fiskal sangat mendesak agar daerah bisa mengeksekusi program kerja sesuai target yang sudah ditetapkan. Lebih dari sekadar belanja daerah, perputaran DBH memiliki efek domino yang besar bagi perekonomian warga.
"Belanja pemerintah yang tepat waktu terbukti ampuh memicu perputaran ekonomi di pasar, membuka lapangan usaha baru, dan menggairahkan sektor swasta. Sebaliknya, penundaan dana hanya akan memicu kelesuan ekonomi lokal," terangnya.
"Daerah butuh kepastian. Kepentingan masyarakat harus ditaruh di atas meja sebagai prioritas utama, bukan malah ditunda-tunda," pungkas Riswan. (PM/red)
