Oleh: Kasir Hadi
(Anak Muda Maffa dan Ketua Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate)
17 Agustus 2026 telah tiba, seperti tahun-tahun sebelumnya, poster-poster bertuliskan semarak kemerdekaan dan ucapan selamat bertebaran di sosial media.
Merah putih dikibarkan serentak di depan rumah. Sejak Revolusi 1945 sampai hari ini, Indonesia telah hampir berusia senja. Kemerdekaan itu bukan baik hati negara kolonial, sebab kolonial kata Pramoedya Ananta Toer "Dan satu yang tetap, Nak, abadi: yang kolonial, dia selalu iblis". Akan tetapi, kemerdekaan itu dibayar mahal dengan berjuta nyawa petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, pelajar, perempuan dan seluruh rakyat tertindas. Apalah arti 81 tahun kemerdekaan itu untuk mereka?.
Malangnya, dibawah sistem kapitalisme hari ini, kemerdekaan itu semakin kehilangan maknanya. Buruh yang merupakan pencipta kekayaan dan kemajuan peradaban bekerja berjam-jam bahkan lembur diupah dengan harga yang tak seberapa, belum lagi demi stabilitas perusahaan, mereka tak jarang menjadi korban.
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), ada sekitar 43.805 Ribu buruh di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, mereka juga selalu diperhadapkan dengan kondisi kerja yang tidak aman. Kemnaker juga mencatat bahwa sampai hari ini ada 462.241 kasus kecelakaan kerja.
Belum lagi temuan serikat pekerja yang bahkan kadang lebih tinggi. Disisi lain, ada petani yang selalu tersingkir dari tanahnya sendiri, dirampas ruang hidupnya demi kepentingan kapital.
Penyingkiran petani terjadi masif dimana-mana, bentuknya bermacam-macam. Mulai dari kriminalisasi, intimidasi serupa yang terjadi pada warga Sukahaji dan petani pakel yang berjuang mempertahankan tanahnya, sampai pada teror pembunuhan berantai seperti yang terjadi di hutan dan lahan perkebunan masyarakat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, yang sampai hari ini belum ditemukan pelakunya.
Konflik agraria ini terus meningkat setiap tahunnya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang oktober 2025 hingga 1 Mei 2026, ada 22 petani yang ditembak, 272 mengalami kekerasan dan 450 orang dikriminalisasi.
Selain itu, di tengah euforia perayaan kemerdekaan ini, demokrasi semakin bobrok dan tak keruan. Ia memiliki makna hanya pada konteks pemilu belaka, selebihnya Ia kehilangan wajah dan tak bermakna apa-apa.
Militer yang harusnya mengurus keamanan, melalui revisi Undang-Undang TNI yang disahkan secara terburu-buru dan diam-diam itu, memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk mengintervensi politik dan ranah sipil.
Selain itu, masih ingatkah kita, pada tragedi 1998, dan prahara Agustus 2025 kemarin? ada ratusan bahkan ribuan pelajar dan mahasiswa yang dipenjara bahkan dibunuh hanya karena bersuara. Ini lah wajah demokrasi borjuis, Ia begitu picik.
Tak hanya sampai disitu, pelajar dan mahasiswa juga tiap hari dihimpit dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Ditambah lagi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) rezim Prabowo-Gibran yang pada kenyataannya tidak gratis, justru memangkas habis anggaran pendidikan.
Ini berdampak juga pada Guru honorer dan PPPK yang bekerja mencerdaskan kehidupan bangsa, namun dibuat melarat dan semakin menderita. Deru napas terengah-engah bergumul dengan harga bahan pokok dan BBM yang melambung tinggi.
Di satu sisi, ada nelayan yang lautnya dipagari dan dicemari limbah perusahaan akibat tata kelola yang tidak ramah lingkungan. Di sisi yang lain, ada perempuan yang selalu menjadi korban, diberi beban ganda, kerja domestik dan kerja reproduksi yang secara gratis masuk ke kantong borjuis.
Atas segala persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia hari ini, lantas perayaan macam apa yang harus kita buat untuk menjemput hari kemerdekaan? Toh, kemerdekaan itu hanya dinikmati oleh elit politik borjuis.
Memang begitu adanya, selama Indonesia bahkan dunia berada dibawah kendali kapitalisme, rakyat kelas bawah tak lebih dari sekedar mesin dan komoditas untuk melipatgandakan keuntungan mereka.
Kemerdekaan dibawah bayang-bayang kapitalisme, seperti kata Wiji Thukul 'Kemerdekaan itu nasi. Dimakan jadi tai'. Maka, seluruh rakyat tertindas, kita tak cukup hanya meratapi nasib dan berjalan sendiri, mulailah membangun kesadaran politik yang lebih maju melalui serikat-serikat bahkan partai yang revolusioner.
Menghimpun diri dalam komite perlawanan, terorganisir dalam satu barisan dengan cita-cita ideologi yang sama, yakni meruntuhkan kapitalisme dan membangun dunia baru yang lebih manusiawi, adil dan setara. Dunia itu hanya bisa diwujudkan melalui revolusi sosialis. ***
