 |
| Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba |
Bassam menegaskan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sejalan dengan kesiapan fasilitas, sistem, dan kualitas pelayanan rumah sakit.
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aksi demonstrasi yang menyoroti beban tambahan bagi masyarakat dan kondisi fasilitas rumah sakit.
Menurut Bassam, pemerintah daerah memang memiliki dorongan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor pelayanan publik. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dipaksakan hanya demi mengejar target PAD tanpa membenahi kondisi di lapangan.
“Kalau dari pemerintah daerah, kita melihat dari sisi optimalisasi PAD. Tetapi, kita tidak berbicara bahwa parkir harus bayar atau tidak. Fasilitas harus disiapkan, sistemnya juga harus disiapkan, dan pelayanannya harus memadai. Setelah semuanya siap, baru bisa kita tegaskan,” ujar Bassam, Rabu (14/10/2026).
Bassam meminta agar kebijakan retribusi parkir ini tidak diterapkan secara terburu-buru sebelum seluruh aspek pendukung dipastikan siap. Ia juga mengimbau semua pihak agar tidak terjebak dalam perdebatan opini yang berkepanjangan, melainkan fokus pada solusi nyata demi kemajuan pelayanan di RSUD Labuha.
"Jangan terlalu berdebat di ranah opini. Lebih baik kita mencari solusi, apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan pelayanan di rumah sakit," tegasnya.
Sebelumnya, rencana penerapan parkir berbayar ini sempat memicu aksi protes dari kelompok masyarakat yang menuntut pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan fasilitas medis, kebersihan lingkungan, hingga pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di RSUD Labuha sebelum membahas pungutan parkir.
Di sisi lain, Pemkab Halmahera Selatan melalui Sekretaris Daerah Dr. Abdillah Kamarullah sebelumnya menyebut bahwa penataan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) retribusi parkir masih dalam tahap kajian agar pengelolaannya tertib dan transparan. (Ar)
