 |
| Debarkasi KMP Mutiara Ferindo VI di Pelabuhan Bastiong Ternate, 23 September 2026. ASDP Ternate terbukti menjadi urat nadi konektivitas antarwilayah di Maluku Utara. Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 444.432 penumpang dan kendaraan telah dilayani dari Pelabuhan Bastiong ke berbagai rute (Foto: Ismail Lasut) |
"Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut tanding-menandingi dengan gelombang laut itu sendiri."
Potongan pidato Ir. Soekarno di Institut Teknologi Bandung pada 1953 ini menegaskan kodrat Indonesia. Di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara, transportasi laut bukan sekadar pelengkap, melainkan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi.
Maluku Utara memiliki luas perairan mencapai 100.731,44 km persegi, sekitar 76-79% dari total luas wilayahnya. Provinsi dengan 975 pulau ini konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada perhubungan laut.
Dari 10 kabupaten dan kota, hanya 4 kabupaten yang terletak di Pulau Halmahera (Pulau terbesar di provinsi tersebut), yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara. Sisanya tersebar dalam gugusan pulau yang menghiasi daerah yang belakangan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ini.
Kondisi geografis Maluku Utara ini menunjukkan kebutuhan akan perhubungan laut sangat penting. Keberadaan ASDP Cabang Ternate yang melayani 25 rute penyeberangan dengan 18 armada terbukti sangat membantu dalam menciptakan konektivitas.
Meski begitu, Kabupaten Halmahera Tengah tidak mendapat layanan langsung dari ASDP Ternate. Padahal, ASDP Ternate memiliki tanggung jawab untuk menciptakan konektivitas di wilayah Maluku Utara.
ASDP memiliki kewajiban krusial untuk menggerakkan roda ekonomi daerah, memotong biaya tinggi logistik, serta membuka akses bagi masyarakat. Seperti kata Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, "Peran ASDP jauh melampaui fungsi sebagai operator kapal dan pelabuhan. ASDP hadir menghubungkan masyarakat, menggerakkan roda ekonomi, mendukung pariwisata, serta menjaga konektivitas nasional dari Sabang hingga Merauke."
Memang dengan adanya rute Bastiong - Sofifi dan Bastiong - Sidangoli, rantai pasok kendaraan, terutama kendaraan pengangkut logistik terbantu. Meski begitu, dari Sofifi atau Sidangoli menuju Weda (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah) kendaraan logistik harus menempuh jarak ratusan kilometer dengan ruas jalan yang cukup berliku, serta beberapa titik jalan yang sering mengalami kerusakan parah karena sering dilewati kendaraan berat/truk industri tambang yang bermuatan melebihi kapasitas.
Beratnya tantangan di jalur darat ini menunjukkan pembukaan rute jalur laut langsung dari Ternate ke Weda merupakan urgensi mendesak. Jalur laut langsung akan menjadi solusi untuk efisiensi biaya pengiriman barang.
Apalagi sejak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Halmahera Tengah, banyak kendaraan logistik yang menuju ke kabupaten yang baru saja melakukan ekspor perdana baterai kendaraan listrik tersebut.
Bahkan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, pada 18 Mei 2026, meminta tambahan kuota BBM subsidi saat rapat lintas sektor di Kantor Gubernur Maluku Utara, karena lonjakan aktivitas terutama truk yang menuju ke Halmahera Tengah.
Selama ini, untuk mendukung konektivitas dan mobilitas antar pulau di Halmahera Tengah, ada lintasan ASDP Cabang Sorong yang menyediakan armada dengan jadwal seminggu sekali, dengan rute Weda - Patani - Gebe (Halmahera Tengah) - Gag - Sorong (Provinsi Papua Barat Daya).
ASDP Ternate sendiri belum memiliki rencana untuk mendukung konektivitas di wilayah Halmahera Tengah. Hal ini diakui langsung oleh Staf Bisnis ASDP Ternate saat ditemui 25 September 2026. "Itu memang belum, karena kita tidak ada pelabuhan di sana. Belum ada rencana, tapi mungkin ke depan bisa."
Padahal peran sebagai agent of development jika dijalankan ASDP Ternate di Kabupaten Halmahera Tengah, akan sangat membantu dalam menurunkan biaya logistik dan meningkatkan mobilitas rantai pasok. Kenapa armada dari Sorong bisa membuka jalur di Halmahera Tengah sementara ASDP Ternate yang satu provinsi belum melirik ini? Ataukah ada masalah koordinasi antara ASDP Ternate dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Pemerintah Halmahera Tengah? ***
