Ketua DPRD: Inspektorat Harus Punya Nyali

 

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya tidak serius membangun rumah-rumah ibadah yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota. Meski setiap tahun dianggarkan, akan tetapi realisasi dilapangan bisa dikatakan nihil.

Ketua DPRD Malut Kuntu Daud kepadawa sejumlah wartawan Senin (18/1/2021) mengatakan, berdasarkan temuan pada tahun 2019 kemarin. Banyak proyek pembangunan rumah ibadah tidak tuntas dikerjakn. Hal ini menjadi cacatan bagi inspektorat selaku instansi yang melakukan audit internal di pemerintah Provinsi Malut. “ Inspektorat harus punya nyali ungkap kasus temuan pembangunan rumah-rumah ibadah yang belum tuntas dikerjakan  jangan cuma duduk di kantor”.

 Kata dia, dugaan anggaran pembangunan rumah ibadah yang ditemukan bermasalah itu diketahui saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan reses di masing-masing dapil.

Menuruitnya, dari sekian banyak pembangunan rumah ibadah itu, masing-masing dianggarkan, dari 200 juta hingga mencapai angka miliarn, namun kenyatanya dilapangan masih bermasalah.  Sementara anggarannya sudah dicairkan 100 persen.

“ Anggaran sudah cair 100 persen, akan tetapi progress dilapangan hanya 60 persen, ini menandakan pekerjaan asal-asalan”, tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD melalui Komisi III pernah membentuk panitia khusus dan meminta Inspektorat menindaklanjuti temuan tersebut. Politikus PDI Perjuangan ini juga menantang Inspektorat menunjukkan kinerjanya.

"Dengan hadirnya Kepala Inspektorat yang baru ini coba kita lihat bagaimana kinerjanya, apakah akan menindaklanjuti kasus ini atau tidak. Dia diuji," tukas Kuntu.

Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hi. Umar yang dikonfirmasi terpisah membenarkan jika komisi yang dipimpinnya pernah mengajukan Pansus LKPJ. Selain tindak lanjut temuan proyek pembangunan rumah ibadah, pansus ini juga menelusuri seluruh program APBD tahun anggaran 2019."Itu pansus LKPJ. Bukan cuma rumah ibadah, tapi APBD 2019," ungkapnya.

Zulkifli mengatakan, berdasarkan hasil temuan DPRD, proyek pembangunan rumah ibadah yang bermasalah ada di Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara."Rumah ibadah di Halsel, Halbar, dan Halut," tandasnya.