HALSEL - Hari pertama berkantor Bupati Usman Sidik dan Wabup Bassam Kasuba disambut demontrasi dari Jaringan Aksi Solidaritas Peduli Saruma (JASPS). Aksi yang digelar di halaman Kantor Bupati jalan Karet Putih Desa Kampung Makeang itu ditemui langsung Bupati Usman Sidik dan Wabub Bassam Kasuba.
Dikesempatan itu, JASPS menyampaikan 12 tuntutan secara langsung kepada Bupati dan Wabup. Dantaranya evaluasi seluruh SKPD dalam pemberian pelayanan publik yang tidak baik, mensterilkan kembali pasar Labuha, peleburan Apdesi, pengadaan rambu-rambu lalulintas di dalam kota Bacan, pemutusan mata rantai dugaan pungli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), copot kapala Inspektorat yang tidak maksimal mengemban tugasnya, rehabilitasi jalan perkotaan Labuha yang tidak layak.
Selesaikan dan tuntaskan jalan lingkar pulau Mandioli, rehabilitasi jalan lingkar Kayoa Selatan, sterilkan kembali Terminal Kota Labuha, mendukung proses penegakkan hukum di Halmahera Selatan dan desak Kejari Halmahera Selatan proses hukum terkait laporan BPD tentang penyelewengan dana desa Orimakurunga.
"Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat mengakomudir tuntutan yang kami sampaikan hari ini," kata Koordinator aksi Mudafir Hi Din dalam orasinya, Kamis 27/5/2021.
Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik didampingi wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba langsung menemui masa aksi di pintu masuk kantor Bupati. Bupati Usman menyatakan, tuntutan masa aksi ini akan dipelajari dulu karena baru berkantor. Jika benar maka langsung ditindaklanjuti.
"Terkait dengan evaluasi SKPD yang disampaikan hari ini adalah program 100 hari kerja jadi pasti dilakukan," ujar Bupati.
Bupati Usman juga merespon tuntutan dugaan penyelewengan DDs desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan. Bupati mengatakan, tuntutan masa aksi tersebut telah dipahami. Dirinya meminta masa aksi menyampaikan dugaan penyelewengan DDs dengan melampir data temuan seperti, foto, rincian anggaran, jumlah markupnya
"Apa yang disampaikan itu saya sudah pahami, Jika ada masalah di desa disampaikan melalui surat. Saya juga pasti langsung tanggapi karena saya tidak akan main main jika ada masalah terkait dengan pengelolaan dana desa," pungkas Bupati. (Buwas/PM)
