HALSEL - Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik terus menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan di Pulau Obi dan Trans Halmahera.
Hal ini dapat dibuktikan dengan audensi yang dilakukan Bupati Usman Sidik dengan Komisi V DPR-RI yang membidangi Infrastruktur, Transportasi dan Daerah Tertinggal pada Rabu, 12/1/2022 di Gedung DPR-RI.
Bupati Usman Sidik, dihadapan Komisi V DPR-RI, menyampaikan bahwa audensi ini sangat penting dan strategis karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Halsel adalah pembangunan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halsel tahun 2020/2024.
Bupati mengakui Kabupaten Halsel mendapat keberkahan dengan adanya beberapa program (proyek) infrastruktur di Kabupaten Halsel yang bersumber dari APBN. Program ini tentunya tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Halsel dan SKPD terkait.
“Saya berharap agar Komisi V DPR-RI yang membidangi Infrastruktur, Transportasi dan Daerah Tertinggal terus mengawal dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di Pulau Obi sebagai Kawasan Industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional," ungkap Bupati Usman Sidik.
Suasana saat audensi dengan Komisi V DPR-RI. (Istimewa)
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Halsel, Walid Syukur, mengingatkan kepada Komisi V DPR -RI terkait dengan hasil koordinasi yang disampaikan sejak tahun 2020. Namun hingga saat ini belum juga terwujud. Dimana ada jalan trans Halmahera dan jalan lingkar Obi serta simpul transportasi penyebarangan sebagaimana tertuang dalam RIPM 432 tahun 2017.
"Ini sudah masuk RPJM Nasional. Olehnya itu, kami berharap agar secepatnya ditindak lanjuti," ucapnya.
Turut mendampingi Bupati Usman Sidik pada saat audiensi diantaranya, Kaban Bappeda Tahrim A Imam, Kepala DPKAD Aswin Adam, Kabid Fispra Bappeda Samsul dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Walid Syukur. Audiensi ini, diterima langsung oleh Sudewo, ST.MT dan Ibu Neng Eem Marhamah Zulfa, MM (Komisi V DPR-RI) yang membidangi Infrastruktur, Transportasi dan Daerah Tertinggal. (Buwas/PM)
