Unjuk rasa Fornt OKP Cipayung Halsel di Kantor DPRD. (dok.istimewa)
HALSEL - Ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam Front OKP Cipayung Plus menggelar aksi di Ibu Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan. Aksi kali ini Fornt OPK Cipayung Plus mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD turun tangan menyelesaikan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite, tingginya harga minyak goreng dan harga sembilan bahan pokok yang terus bergerak naik.
Mas aksi dari berbagai organisasi pergerakan ini sekitar pukul 08:30 WIT berkumpul di depan terminal Labuha. Setelah menyampaikan orasi kurang lebih satu jam, masa kemudian bergerak menuju kantor Bupati yang terletak di Desa Kampung Makeang. Setibanya digerbang masuk halaman kantor Bupati, ribuan masa aksi ini dihadang anggota TNI-Polri. Namun beruntung tidak terjadi tarik menarik antara masa aksi dan aparatur gabung.
Mas aksi kemudian menyampaik orasi di depan gerbang masuk Kantor Bupati dan dikawal ketat aparat gabungan. Ribuan mahasiswa ini tak tinggal diam, mereka kemudian melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju kantor DPDR yang terletak kurang lebih 2 kilometer dari terminal Labuha.
Unjuk rasa didepan gerbang kantor Bupati Halsel. (dok.Istimewa)
Di kantor DPRD ribuan mahasiswi ini menggelar aksi di dua titik. Titik pertama di pintu masuk gudang DPRD dan titik kedua di pintu keluar.
Di hadapan DPDR, Front OKP Cipayung mengeluarkan tujuh rekomendasi kepada pemerintah Halsel dan DPRD untuk turun tangan ditengah situasi harga sembilan bahan pokok yang terus naik dan langkahnya BBM jenis pertalite.
Koordinator Front OPK Cipayung Plus, Harmain Rusli mengatakan, dengan adanya kenaikan harga sembako dan BBM secara Nasional merupakan roblematika sosial sampai detik ini belum terselesaikan.
Skema kebijakan Pemerintah Pusat kata Harmain, menaikkan harga BBM berdampak negatif bagi seluruh rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Sebab akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Halsel.
Olehnya Itu, atas dasar rentetan masalah tersebut di atas maka sikap Front OKP Cipayung Plus Halmahera Selatan mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai berikut :
1. Meminta Kepada pihak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan agar segera mengeluarkan rekomendasi penolakan kepada pemerintah pusat terkait naiknya harga BBM.
2. Meminta Kepada Pihak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan agar segera mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang di pimpin Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
3. Meminta kepada Bupati Halmahera Selatan agar lebih serius menangani dan atau merespon cepat terkait dengan naiknya harga BBM dan harga sembako atau paling tidak Pemda Halsel bisa memberikan solusi untuk masyarakat.
4. Meminta kepada Bupati Halmahera Selatan agar segera membatalkan rencana pinjam uang kurang lebih 500 miliar. Sebab besar dugaan kami dalam proses peminjaman uang pada Kementerian Keuangan tersebut belum adanya persetujuan dari pihak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Meminta kepada Bupati Halmahera Selatan agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perindag Kabupaten Halmahera Selatan. Sebab dinilai lemah dalam melakukan pengawasan harga eceran Pertamax dan Pertalite yang bervariasi. Besar dugaan dinaikan secara Sepihak oleh pedagang eceran dan tidak ada pengawasan Harga Eceran Tetap (HET) sama sekali oleh pihak Disperindag.
6. Meminta kepada Bupati Halmahera Selatan agar segera mengevaluasi Kadis Perhubungan karena dinilai tidak mampu menertibkan tarif agkutan umum baik transportasi darat maupun laut.
7. Mendesak PB Migas agar segera cabut izin PT. Babang Raya. Sebab dinilai PT Babang Raya menjual BBM tidak sesuai kebutuhan masyarakat Halsel dan diduga kuat saat ini Pihak PT. BABANG RAYA belum membayar ngaji para karyawannyanberkisar kurang lebih 1-3 bulan. (Buwas/PM)
